Manakala demokrasi substantif sudah jali pilihan, berproses, dan tertanam dalam praksis politik Indonesia, kehadiran sosok pemimpin kuat (strong leader) tidak lagi penting. Apalagi jika sosok itu oleh inner circle-nya secara perlahan, namun pasti, didorong untuk mengambil kewenangan yang lebih luas dan makin besar.
Demokrasi kehilangan elan, ketika para pelakunya tidak lagi menjadi distributor bagi perebutan pengaruh pelbagai kelompok di ruang publik yang disepakati. Sang Pemimpin semakin mudah mengeksekusi sejumlah program, bahkan dalam keadaan darurat bencana alam, padahal validasi atas program yang digadang-gadangkan itu belum dilakukan oleh kelompok warga yang punya keahlian di bidang itu.
Publik tak lagi utama, apalagi uji publik atas pilihan kebijakan yang masih memiliki banyak kelemahan. Para pejabat politik yang ditunjuk (political appointee) sama sekali tak kompeten, terutama dari latar keilmuan atau pengalaman. Hasilnya sudah bisa ditebak, program tak mencapai tujuan, anggaran negara habis percuma, bagai dedak yang hanyut ketika hujan datang.
Imbal balik dari itu, sosok strong leader itu menjadi sasaran kekecewaan dan kemarahan. Upaya penggulingan dilakukan, baik lewat jalur konstitusional, ataupun menurunkan massa aksi yang anarkis. Satu atau beberapa orang langsung mendapatkan vonis, tentu lewat berbagai macam lubang hukum, terutama sebagai pelaku korupsi. Untuk Indonesia, sudah banyak contoh dari pejabat-pejabat lembaga tinggi negara, hingga menteri yang notabene hanya pembantu presiden.
Sepertinya, persoalan itulah yang kini dihadapi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan cepat, kepuasan publik menurun dalam jumlah yang rendah, yakni mendekati atau malah di bawah angka 50%. Apa yang dikenal sebagai approval rating sebagai ‘batas suci’ bagi presiden untuk menjalankan Asta Cita yang dicanangkan, sama sekali tak terpenuhi. Teori klasik yang dikenal dalam kontrak politik seperti diungkap J.J. Rousseau, yakni kehendak umum, sama sekali tak terpenuhi. Bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat secara kolektif. Kolektivitas itu didapatkan dari penyerahan hak pribadi individu warga negara kepada (penyelenggara kehidupan) publik.
Mekanisme survei atau jajak pendapat bukanlah perangkat pemilihan umum. Dengan menganut paham fixed term (waktu yang sudah diikat) selama lima tahun kepada penyandang mandat penyelenggara negara, tentu saja angka-angka naik-turun dan turun-naik yang disampaikan lembaga survei tak bisa menjatuhkan atau memakzulkan tokoh yang berkuasa. Program apapun yang sudah berjalan dan tetap dijalankan kembali, bahkan lebih buruk, tak kehilangan konstitusionalitasnya. Tetapi dalam masyarakat yang rasional demi tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penurunan tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo Subianto adalah titah dan amanah dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Artinya, tidak ada satupun kekuatan yang mampu memunculkan turbulensi, apatah lagi ‘patahan sejarah’, bagi tampuk kekuasaan konstitusional yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto. Tetapi juga amat tidak bermartabat juga apabila bangsa ini mengabaikan sama sekali persepsi negatif yang sudah muncul di hati publik. Waktu yang tepat guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan hampir dua tahun ini dilakukan, baik oleh individu warga negara, kelompok kepentingan, grup-grup yang melakukan tekanan (pressure groups), komunitas bisnis, bahkan partai-partai politik.
Apakah betul apa yang dijalankan pemerintahan -tak terbatas hanya seorang Presiden Prabowo Subianto, tent-– sudah benar-benar pancaran (emanasi) dari bangunan kejiwaan rakyat Indonesia?
Kenapa tak terbatas hanya Presiden Prabowo? Sebab, terdapat ratusan ribu pemimpin lewat proses elektoral lain, baik di eksekutif, maupun legislatif. Mulai dari Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), sampai legislator kabupaten, legislator kota, legislator provinsi, legislator nasional. Tentu juga termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Evaluasi layak diberikan kepada mereka secara menyeluruh.
Tetapi, terkhusus kekuasaan Istana Negara, secara kasat mata terlihat, betapa orang-orang yang benar-benar terpengaruh dengan dongeng the Great Leader justru berada dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Betapa sering publik melihat Presiden Prabowo mengeja banyak narasi. Bukan saja pada apa yang dikenal sebagai narasi umum, tetapi malah masuk kepada narasi yang sektoral, parsial, bahkan teknis. Presiden Prabowo tak hanya perlu menyampaikan pikiran betapa zaman besar sedang di muncul di ufuk armada pemerintahan yang berjalan, zaman besar yang penuh teka-teki, berbeda langgam dengan zaman yang sudah lewat, tak bisa lagi sekadar bicara pengikut kapitalis atau komunis, Islam atau Yahudi, tetapi saling-silang dalam badai-badai peristiwa kemanusiaan paling brutal: perang. Tak hanya perang antara Russia versus Ukraina, Iran versus Amerika Serikat, atau percikan pertempuran antara Pakistan versus India, hingga Thailand versus Kamboja, tetapi juga perang internal dan eksternal.
Tetapi apa yang terjadi?
Seperti kisah-kisah dalam Perang Mahabarata, Presiden Prabowo sama sekali tak terlihat berinteraksi dengan pasukan (legiun) yang berjumlah “selaksa”, atau dengan rakyat yang dipanggil “jelata” itu. Dalam upacara atau pidato apapun, dari bersifat kenegaraan atau ulang tahun tokoh, publik melihat betapa Presiden Prabowo sangat sering becanda dengan para ksatrianya sendiri. Para patih dan mahapatih. Ucapan simpati atau empati kepada warga yang menjadi korban dari peristiwa apapun, bahkan juga petinggi di negara lain yang meninggal dunia, sering terlambat, atau bahkan tak ada sama sekali.
Presiden Prabowo bahkan harus bicara angka-angka menyangkut rakyatnya, biaya yang dipakai guna membangun sumur bor di area bencana, sampai penggunaan tepung ubi dalam penanganan kebakaran hutan rimba. Tak sekadar program apa yang dimunculkan guna menghapus berbagai paradoks di Indonesia, bahkan Presiden Prabowo bicara soal-soal yang bisa disebut kutu atau bahkan tungau dalam mesin raksasa birokrasi, baik sipil atau militer. Setiap kali muncul sentimen negatif atas apa yang disampaikan Presiden Prabowo, kesalahan langsung ditimpakan kepada pers atau warga negara yang memiliki akun-akun di platform media sosial. Bahwa penyebab terbanyak dari “tersesat”-nya Presiden Prabowo adalah feedback yang diberikan oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang sudah berlumut di kursi masing-masing.
Yang juga bisa dilihat secara nyata adalah keterbatasan Presiden Prabowo dalam interaksi di tubuh pemerintahan, apatah lagi dengan rakyat. Rapat dengan tema apapun, bertempat dimanapun, hampir selalu dihadiri oleh sejumlah elite pemerintahan yang itu-itu saja, baik sipil atau militer. Seolah mereka adalah pengendali dari apapun. Presiden boleh berganti, hanya orang-orang itu saja yang berhak naik derajat. Dan setiap kali Presiden Prabowo menyampaikan sambutan, nama-nama para pejabat yang hadir itulah yang disapa. Bukan seekor Orang Utan yang hangus terbakar di area kebakaran lahan dan hutan, misalnya. Juga bukan rakyat yang menjadi korban di area bencana yang dikunjungi. Interaksi dengan sejumlah nenek yang menghadapi kezaliman, dari dikeroyok penambang liar, sampai kehilangan hak asasi paling mendasar yaitu bantuan sosial dari negara. Fakir miskin dan anak-anak terlantar juga jarang disapa, apalagi disentuh dan dipeluk oleh Ptresiden Prabowo.
Presiden Prabowo sangat berjarak dengan rakyatnya sendiri, walau terlihat membagikan kaos dari mobilnya. Sentuhan personal Presiden kepada seorang pelajar yang kesakitan di klinik akibat keracunan Makanan Bergizi Gratis sama sekali tak tampak di media. Kunjungan Presiden Prabowo ke area paling kumuh di pemukiman padat perkotaan juga jarang atau tak pernah lagi diagendakan. Apalagi becanda dengan para veteran dengan pangkat terendah dalam kondisi termiskin.
Silakan perlihatkan saja, selama hampir dua tahun ini, Presiden Prabowo sudah becanda dengan jelata yang mana? Tertangkap kamera kah?
Padahal, pemimpin besar atau pemimpin hebat,, dalam era apapun dan dimanapun, tentu hadir dan lahir dari rakyat yang membaai’at dan mengingat. Tanpa rakyat yang berdaulat, tanpa daulat rakyat, pemimpin hanyalah ulat atau belatung dalam mesin waktu kekuasaan bergulir…. (*)
Jakarta, 4 September 2026
INDRA J. PILIANG
Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara