JOMBANG, CAKRAWARTA.com – Pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang berlangsung meriah. Presiden dan Wakil Presiden hadir sekaligus membuka forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
Secara seremoni, pembukaan tersebut menunjukkan kuatnya perhatian negara terhadap NU. Namun, kemeriahan panggung pembukaan belum otomatis menjadi ukuran keberhasilan seluruh rangkaian Muktamar.
Justru setelah seremoni berakhir, pertanyaan yang lebih mendasar muncul: apakah Muktamar NU ke-35 benar-benar menjadi ruang untuk merawat marwah keulamaan sekaligus menentukan arah NU memasuki abad keduanya?
Pertanyaan itu disampaikan Koordinator Forum Aktivis NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, dalam catatannya dari arena Muktamar NU di Jombang.
Menurut Sudarsono, sejumlah pidato pada pembukaan Muktamar menyisakan kesan adanya jarak di antara elite NU.
Ia menyoroti sambutan Ketua Panitia Muktamar, Gus Ipul, dan Ketua Umum PBNU yang dinilai tidak menunjukkan penyebutan nama satu sama lain secara eksplisit maupun kehangatan komunikasi yang semestinya menjadi teladan dalam organisasi yang menjadikan ukhuwah sebagai salah satu fondasi perjuangan.
Kesan serupa, kata dia, juga muncul dalam pidato Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar yang disampaikan dalam bahasa Arab.
Namun, Sudarsono menegaskan dirinya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa situasi tersebut merupakan pertanda konflik internal.
“Bisa jadi itu hanya kesan yang muncul dari cara masing-masing menyampaikan pidato. Semoga memang demikian,” ujarnya saat dihubungi media ini di lokasi Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jumat (28/8/2026).
Meski begitu, ia mengingatkan NU tidak boleh membiarkan ruang publik menangkap kesan bahwa para pemimpinnya sedang saling meniadakan.
“NU bukan organisasi biasa,” kata Sudarsono.
Bagi Sudarsono, NU memiliki posisi historis yang jauh lebih besar daripada sekadar organisasi sosial-keagamaan. NU lahir sebelum Indonesia merdeka dan bersama Muhammadiyah menjadi bagian penting dari kekuatan masyarakat sipil yang ikut membangun fondasi kehidupan kebangsaan.
Karena itu, ia menilai hubungan NU dengan pemerintah semestinya ditempatkan sebagai kemitraan, bukan ketundukan.
NU, menurutnya, harus mampu mendukung pemerintah ketika kebijakan yang diambil benar, membantu ketika diperlukan, tetapi juga berani mengkritik dan mengingatkan pemerintah ketika kepentingan umat dan konstitusi membutuhkan keberanian moral.
Ia menggunakan analogi Garuda Indonesia untuk menggambarkan posisi strategis NU dan Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan.
“NU dan Muhammadiyah adalah sayap sekaligus mata Garuda Indonesia,” ujar pria yang pernah menjadi Ketua PW IPNU Jatim periode 1988-1992.
Menurut Sudarsono, kedua organisasi tersebut merupakan sayap yang membantu Indonesia terbang sekaligus mata yang membantu bangsa melihat arah.
Karena itu, ia mengingatkan NU agar tidak kehilangan daya kritis hanya karena kedekatan dengan kekuasaan.
Sudarsono menilai Muktamar NU ke-35 tidak boleh direduksi menjadi forum perebutan posisi Ketua Umum PBNU dan Rais Aam.
Muktamar, menurut dia, merupakan momentum untuk menentukan siapa yang akan membawa organisasi memasuki abad keduanya.
“Kapal sebesar NU membutuhkan nakhoda yang bukan hanya pandai memenangkan pertarungan internal, tetapi juga mampu membaca arah zaman,” katanya.
Nakhoda NU ke depan, lanjut Sudarsono, harus memiliki integritas, keluasan ilmu, kemandirian politik, keberanian moral, kemampuan merawat tradisi sekaligus keberanian melakukan inovasi.
Tantangan yang dihadapi NU juga semakin kompleks. Mulai perubahan demografi, disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan, krisis ekonomi, perubahan budaya generasi muda, persoalan pendidikan, ketimpangan sosial, politik identitas hingga krisis kepercayaan terhadap institusi publik.
Karena itu, NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjadikan tradisi sebagai fondasi untuk bergerak menuju masa depan, bukan menjadikan tradisi sebagai alasan untuk terus terjebak dalam konflik internal.
Sorotan Isu Politik Uang
Perhatian lain yang disoroti Sudarsono adalah munculnya isu mengenai dugaan politik uang, pembagian materi, hingga upaya membeli dukungan dalam proses pemilihan.
Ia menegaskan isu tersebut tidak boleh langsung diperlakukan sebagai tuduhan yang telah terbukti. Namun, jika benar terjadi, persoalannya menurut dia jauh lebih serius daripada sekadar persaingan antarkandidat.
“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang suluh peradaban apabila proses memilih pemimpin justru dicemari oleh transaksi?” ujar pria yang juga Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur itu.
Ia juga mempertanyakan bagaimana NU dapat berbicara mengenai moralitas bangsa jika jabatan organisasi diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat diperjualbelikan.
“Apakah pemimpin yang lahir dari transaksi semacam itu mampu membawa kapal NU menuju abad keduanya?” kata Sudarsono.
Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan diarahkan kepada kandidat tertentu, melainkan kepada seluruh peserta dan warga NU agar proses Muktamar tetap berada dalam koridor amanah dan marwah organisasi.
Sudarsono mengingatkan kembali pesan para ulama pendiri NU, termasuk KH Hasyim Asy’ari.
Menurut dia, NU tidak didirikan untuk menjadi organisasi yang sibuk memperebutkan kekuasaan demi kekuasaan.
NU didirikan untuk menjaga agama, membangun masyarakat, merawat persatuan dan menghadirkan kemaslahatan.
Karena itu, ukuran keberhasilan Muktamar seharusnya bukan semata-mata siapa yang terpilih.
“Ukuran keberhasilan Muktamar adalah apakah NU mampu memilih pemimpin yang paling layak mengemban amanah,” katanya.
Ia menilai posisi Rais Aam bukan jabatan yang semestinya diburu karena merupakan amanah keulamaan. Begitu pula Ketua Umum PBNU bukan sekadar jabatan administratif, melainkan mandat untuk mengelola organisasi sekaligus menerjemahkan nilai-nilai NU dalam kehidupan kebangsaan.
Pemilihan pemimpin, kata dia, semestinya dikembalikan kepada kualitas pribadi, kapasitas kepemimpinan, integritas, rekam pengabdian dan kemampuan membaca masa depan.
“Bukan kepada siapa yang paling banyak memiliki sumber daya, bukan kepada siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, dan bukan pula kepada siapa yang paling mampu mengumpulkan dukungan melalui transaksi,” ujarnya.
Sudarsono berharap catatan kritis dari arena Muktamar tidak berkembang menjadi konflik internal. Ia juga berharap kesan adanya jarak di antara elite NU hanya merupakan dinamika sesaat dalam panggung pembukaan.
Sebab, menurut dia, terlalu mahal harga yang harus dibayar apabila perbedaan elite kemudian merembet menjadi perpecahan di tingkat jamaah.
NU, kata Sudarsono, memiliki pekerjaan sejarah yang jauh lebih besar.
Organisasi itu dituntut menjadi suluh peradaban pada abad keduanya, mampu menjawab perubahan zaman tanpa kehilangan akar tradisi, menjadi kekuatan moral yang dapat berbicara sekaligus mengingatkan pemerintah, serta tetap menjadi rumah besar bagi umat.
Pada akhirnya, ia berharap Muktamar NU ke-35 melahirkan kepemimpinan yang tidak hanya menang dalam pemilihan, tetapi juga menang dalam keteladanan.
“Kita berharap para muktamirin memilih pemimpin yang benar-benar dapat menjadi sayap dan mata Garuda Indonesia: membawa NU terbang tinggi tanpa kehilangan arah, sekaligus membantu Indonesia berjalan di atas jalan konstitusi dan amanah para pendiri bangsa,” katanya.
Bagi Sudarsono, yang dipertaruhkan dalam Muktamar NU ke-35 bukan sekadar siapa yang akan memimpin organisasi untuk beberapa tahun ke depan.
Yang dipertaruhkan adalah siapa yang akan membawa amanah para ulama pendiri NU memasuki abad kedua.
“Semoga Muktamar di tanah para ulama, di Jombang yang sakral ini, tidak berakhir sebagai arena perebutan kekuasaan. Semoga ia benar-benar menjadi Muktamar Peradaban,” pungkasnya. (*)
Reporter: Bustomi
Editor: Abdel Rafi