JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Warga Nahdlatul Ulama (NU) asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan mengenai dugaan keterlibatan pihak di sekitar kekuasaan dalam proses suksesi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-35 NU.
Gus Lilur meminta Presiden memastikan tidak ada pejabat pemerintah yang menggunakan nama Presiden, fasilitas negara, atau pengaruh jabatan untuk memengaruhi proses pemilihan Ketua Umum PBNU dan Rais Aam pada Muktamar yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan politik pribadi dalam proses perebutan kepemimpinan PBNU,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Gus Lilur mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan adanya gerakan sejumlah pihak yang berupaya memengaruhi arah suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan orang-orang yang berada di sekitar pemerintahan. Namun, ia tidak menyebutkan bukti yang dapat memverifikasi informasi tersebut.
Karena itu, ia meminta Presiden memberikan kepastian mengenai apakah dirinya atau pemerintah memang menginginkan arah tertentu dalam suksesi kepemimpinan NU.
“Presiden harus menjawab ini dengan tegas. Apakah benar Presiden menginginkan NU diarahkan kepada calon tertentu? Atau ini hanya ulah beberapa pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan Presiden?” katanya.
Gus Lilur menilai persoalan tersebut penting dibicarakan karena sejumlah figur yang disebut dalam informasi yang diterimanya memiliki posisi di pemerintahan sekaligus memiliki hubungan dengan struktur NU.
Menurut dia, kedekatan antara pejabat pemerintah dan organisasi kemasyarakatan perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa kekuasaan negara digunakan untuk menentukan kepemimpinan organisasi.
“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan, dirinya tidak sedang mendukung atau menolak kandidat tertentu dalam Muktamar ke-35 NU. Menurut dia, seluruh figur yang memenuhi ketentuan organisasi harus memperoleh kesempatan yang sama.
“Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” katanya.
Gus Lilur juga meminta agar dugaan penggunaan fasilitas negara atau pembiayaan untuk memobilisasi dukungan dalam Muktamar diverifikasi secara terbuka. Ia menegaskan tidak sedang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah digunakan untuk kepentingan tersebut.
“Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” ujarnya.
Jaga Independensi Muktamar
Menurut Gus Lilur, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan posisi Ketua Umum PBNU dan Rais Aam. Yang lebih penting adalah menjaga independensi dan marwah NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa.
Ia meminta para kiai, pengurus wilayah, pengurus cabang, dan seluruh muktamirin menjaga proses Muktamar agar berjalan sesuai mekanisme organisasi.
“Jangan takut. Jangan merasa bahwa karena seseorang membawa nama Presiden lalu kita harus tunduk. Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” katanya.
Gus Lilur berharap Presiden Prabowo justru memberikan kepastian bahwa pemerintah tidak akan mencampuri proses internal NU. Menurut dia, sikap tersebut penting untuk mencegah munculnya persepsi bahwa Istana ikut menentukan kepemimpinan PBNU.
“Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Pemerintah punya kewajiban menjaga negara, sementara NU punya mekanisme sendiri untuk menentukan kepemimpinannya. Jangan sampai batas itu dilanggar,” ujarnya.
Ia juga menyerukan agar seluruh pihak menghindari politik uang, penggunaan fasilitas negara, ataupun tekanan terhadap muktamirin dalam proses pemilihan kepemimpinan NU.
“NU bukan boneka penguasa. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, bermartabat, dan berdikari,” katanya.
Muktamar ke-35 NU akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi momentum bagi warga NU untuk menentukan kepemimpinan dan arah organisasi untuk periode berikutnya.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
