SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2026 di Jawa Timur berlangsung kondusif. Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Serikat Pekerja/Buruh (GASPER) Jawa Timur menyampaikan tuntutan perubahan kebijakan melalui aksi damai yang diakhiri dengan dialog bersama pemerintah provinsi, Jumat (1/5/2026) siang.
Sekitar 3.500 buruh dari berbagai serikat pekerja memadati kawasan depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya. Aksi dipimpin Ketua KSPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi. Massa membawa spanduk dan poster berisi aspirasi, mulai dari isu ketenagakerjaan nasional hingga persoalan kesejahteraan pekerja di tingkat daerah.
Pengamanan dilakukan secara terpadu oleh unsur TNI dan Polri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur. Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin mendampingi jajaran Forkopimda untuk memastikan jalannya aksi tetap aman dan tertib. Hadir pula Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Pangkoarmada II Laksda TNI I G. P. Alit Jaya, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam aksinya, buruh mendesak sejumlah perubahan kebijakan, antara lain pengesahan regulasi ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada pekerja, penghapusan sistem alih daya (outsourcing), penolakan upah murah, serta jaminan keberlanjutan layanan kesehatan melalui BPJS meski terdapat tunggakan iuran oleh perusahaan.
Selain tuntutan nasional, massa juga menagih realisasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disepakati pada peringatan Mayday tahun sebelumnya. Isu lain yang mengemuka mencakup perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak, peningkatan akses pendidikan bagi pekerja dan keluarganya, hingga dorongan reformasi kebijakan perpajakan.
Sebanyak 22 perwakilan buruh kemudian diterima dalam audiensi tertutup oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda. Pertemuan tersebut membahas berbagai tuntutan serta membuka ruang dialog sebagai upaya mencari solusi konkret atas persoalan ketenagakerjaan.
Dalam orasinya, perwakilan buruh menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan serta perlindungan hak-hak pekerja. Mereka juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada buruh dan mendesak adanya evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
Pangdam V/Brawijaya Rudy Saladin mengatakan, aparat keamanan hadir untuk menjamin penyampaian aspirasi berlangsung tertib. “TNI memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman tanpa mengurangi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara demokratis,” ujarnya.
Gubernur Khofifah menegaskan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi buruh melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia juga menilai dialog menjadi langkah penting untuk membangun kesepahaman antara pemerintah dan pekerja.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir tertib. Mayday Jatim tahun ini diharapkan menjadi momentum penguatan komunikasi antara buruh dan pemerintah dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja.(*)
Kontributor: Bambang
Editor: Abdel Rafi
