JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat pedagang kaki lima (PKL) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tanpa penggusuran. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah pengembangan Warung Kelontong Betawi (WARKOBI) sebagai model usaha rakyat yang dikelola profesional, modern, dan berdaya saing.
Komitmen tersebut disampaikan Pramono saat menerima audiensi pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/2/2026). Pertemuan tersebut membahas transformasi menyeluruh ekosistem PKL dan UMKM, termasuk penataan, pemberdayaan, digitalisasi, dan akses permodalan.
Pramono menegaskan bahwa penataan PKL dan UMKM akan dilakukan secara humanis tanpa pendekatan penggusuran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut dia, mengedepankan pembinaan dan penguatan agar pelaku usaha kecil dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Penataan PKL dan UMKM harus dilakukan secara humanis, persuasif, dialogis, dan profesional. Kita ingin mereka naik kelas dengan dukungan digitalisasi dan akses permodalan yang sehat,” ujar Pramono.
Ia juga meminta APKLI-P bersinergi dengan badan usaha milik daerah (BUMD) dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memperkuat ekosistem usaha rakyat, termasuk melalui kemitraan, pendampingan, dan integrasi dengan sistem ekonomi modern.
Sementara itu, dalam pernyataannya pada media ini, Ketua Umum APKLI-P Ali Mahsun Atmo menyambut baik komitmen tersebut. Ia menilai Pramono menunjukkan keberpihakan nyata kepada pelaku usaha kecil di Jakarta.
“Gubernur Pramono Anung konsisten berpihak nyata kepada PKL dan UMKM. Bahkan beliau kembali menegaskan tidak ada penggusuran. Ini memberi kepastian dan rasa aman bagi pelaku usaha kecil,” kata Ali Mahsun saat dihubungi media ini, Kamis (19/2/2026) malam.
Menurut dia, arahan gubernur agar APKLI-P bersinergi dengan BUMD dan dinas terkait membuka peluang baru bagi penguatan ekonomi rakyat. “Pramono Anung adalah gubernurnya PKL, UMKM, dan rakyat kecil,” ujarnya.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pengembangan Warung Kelontong Rakyat menjadi WARKOBI (Warung Kelontong Betawi), sebagai bagian dari program revitalisasi dan integrasi PKL dan UMKM di Jakarta. Program ini merupakan tindak lanjut Gerakan Pasar Rakyat yang dicanangkan pada Juli 2025 di Pasar Santa, Jakarta Selatan.
Pramono menekankan, WARKOBI harus menjadi contoh warung rakyat yang dikelola secara profesional, tertata, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan dukungan digitalisasi dan sistem permodalan yang sehat, WARKOBI diharapkan mampu bersaing dengan pasar modern sekaligus memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan peluncuran resmi WARKOBI yang direncanakan berlangsung pada 29 Maret 2026. Persiapan mencakup penataan lokasi, penguatan kelembagaan, serta integrasi dengan ekosistem ekonomi daerah.
Audiensi tersebut dihadiri antara lain Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Dodot Tri Widodo, serta jajaran pengurus APKLI-P.
Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap PKL dan UMKM tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkeadilan.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
