JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Mekanisme pembagian penduduk ke dalam kelompok desil yang digunakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil kesejahteraan masyarakat. Penggunaan desil sebagai penentu utama penerima bantuan berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama bagi warga yang berada tepat di atas batas penerima.
Ketua KPW Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan, mengatakan desil pada dasarnya hanya menunjukkan posisi relatif seseorang dalam daftar tingkat kesejahteraan, bukan ukuran mutlak apakah seseorang telah hidup layak atau aman secara ekonomi.
“Desil itu sistem peringkat. Ia mengurutkan, tetapi tidak selalu mampu menggambarkan apakah kehidupan seseorang sudah benar-benar sejahtera atau masih rentan,” ujar Martha di Jakarta, Minggu (8/2/2026).
Dalam praktiknya, kata Martha, pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok desil mulai dari desil 1 sebagai kelompok paling miskin hingga desil 10 sebagai kelompok paling mampu, tetap akan menghasilkan perbedaan peringkat, meskipun kondisi ekonomi antarwarga di suatu wilayah nyaris serupa.
Ia mencontohkan komunitas dengan mayoritas penduduk berpenghasilan tidak tetap dan tanpa tabungan memadai. Meski tingkat kerentanannya hampir sama, pengurutan data tetap menempatkan sebagian keluarga pada desil yang lebih tinggi.
“Ketika bantuan sosial hanya diprioritaskan untuk desil 1 sampai 3, keluarga di desil 4 atau 5 otomatis tersisih. Padahal secara kehidupan sehari-hari, perbedaannya bisa sangat tipis,” kata Martha.
Menurut dia, selisih skor yang kecil dalam pendataan dapat berdampak besar bagi warga. Satu keluarga dapat menerima bantuan, sementara tetangganya yang kondisi ekonominya hampir sama tidak memperoleh apa pun.
Secara administratif, pembatasan penerima bantuan dipahami sebagai konsekuensi keterbatasan anggaran negara. Namun, Martha menilai pendekatan yang terlalu kaku berisiko mengabaikan kelompok masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan.
“Bukan soal kecemburuan sosial, tetapi soal perlakuan yang berbeda terhadap kondisi hidup yang nyaris sama,” ujarnya.
Martha menegaskan, desil tetap penting sebagai alat bantu perumusan kebijakan. Namun, ia mendorong agar pemerintah tidak menjadikannya satu-satunya indikator dalam penyaluran bantuan sosial.
Negara, menurut dia, perlu melengkapi data desil dengan verifikasi kondisi lapangan, membuka ruang keberatan bagi warga, serta memastikan bahwa mereka yang sedikit berada di atas garis batas tidak serta-merta dianggap telah sejahtera.
“Angka memang membantu mengurutkan. Tetapi yang perlu dijaga adalah kehidupan manusia di balik angka-angka itu,” kata Martha.(*)
Editor: Abdel Rafi
