BOGOR, CAKRAWARTA.com – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode sebelumnya untuk bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan pelat merah yang dinilainya tidak efektif dan terfragmentasi. Ia bahkan menyinggung kemungkinan pemanggilan aparat penegak hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai lalai.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, hari ini, Senin (2/2/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti kondisi pengelolaan BUMN pada periode sebelumnya yang menurutnya terpecah dalam terlalu banyak entitas. Ia menilai situasi itu menyulitkan pengawasan dan pengambilan keputusan strategis.
“Kita telah membentuk dana pengelola investasi nasional (sovereign wealth fund). Seluruh aset itu kini dihimpun dalam satu pengelolaan dengan nilai sekitar 1.040 miliar dollar AS. Sebelumnya terpecah dalam lebih dari 1.000 perusahaan. Siapa yang bisa mengelola 1.000 perusahaan secara efektif?” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, fragmentasi tersebut merupakan kekeliruan tata kelola yang harus dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan, langkah konsolidasi yang kini ditempuh pemerintahannya bertujuan memperbaiki manajemen dan memastikan aset negara dikelola secara profesional.
Ia juga menanggapi kritik dari sejumlah mantan pejabat BUMN yang meremehkan kebijakan konsolidasi dan menilai pemerintah hanya pandai berpidato. Prabowo menegaskan tidak akan tinggal diam menghadapi sikap semacam itu.
“Pengelolaan negara tidak cukup dengan retorika. Kita bekerja, kita konsolidasikan, dan kita rapikan. Semua ada konsekuensinya,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa konsolidasi BUMN merupakan bagian dari strategi besar memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Menurutnya, pengelolaan aset negara yang terpusat dan transparan akan memastikan kekayaan nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyatukan tekad dalam menjaga kekayaan alam dan aset strategis Indonesia.
“Kita dipanggil oleh negara untuk mengabdi. Tidak ada ruang bagi pengelolaan yang merugikan bangsa. Lebih mulia membela kepentingan rakyat,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap praktik tata kelola yang menyimpang dan merugikan negara. Ia menutup arahannya dengan seruan agar seluruh pejabat negara bekerja dengan integritas dan tanggung jawab.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
