TANGERANG, CAKRAWARTA.com – Nilai tukar rupiah kembali tertekan di tengah kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Pada perdagangan Jumat (23/1/2026), rupiah tercatat melemah hingga berada di level Rp 16.933 per dolar AS.
Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), Rahman Sabon Nama, menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut dia, daya tahan rupiah masih lebih lemah dibandingkan sejumlah mata uang negara Asia lain yang relatif berada di zona aman dari tekanan dolar AS.
“Rupiah belum mampu memanfaatkan momentum penguatan mata uang Asia lainnya. Ini menuntut kewaspadaan pemerintah, terutama terkait dinamika politik dan ekonomi global, serta kebutuhan pembiayaan fiskal di dalam negeri,” kata Rahman saat dihubungi dari kediamannya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat siang.
Rahman, alumnus Lemhannas RI, menyebutkan, pelemahan rupiah tidak hanya dipicu faktor eksternal seperti ketidakpastian pasar keuangan global, tetapi juga faktor domestik. Salah satunya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus korupsi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dari periode pemerintahan sebelumnya.
“Ketika kepercayaan publik melemah, sentimen pasar ikut terpengaruh. Ini menjadi beban tambahan bagi stabilitas ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pertemuan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya yang berlangsung di Istana Negara, difasilitasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, untuk menyinkronkan kebijakan fiskal dan moneter. Rahman berharap koordinasi tersebut tidak berhenti pada tataran wacana.
“Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar valuta asing. Langkah ini harus dibarengi pembenahan fiskal agar tekanan terhadap rupiah tidak terus berlanjut,” kata Rahman.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa rupiah melemah sekitar 1,53 persen dari posisi akhir Desember 2025. Pelemahan itu dipengaruhi oleh arus keluar modal asing akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global hingga 19 Januari 2026, serta meningkatnya permintaan valuta asing oleh perbankan dan korporasi domestik seiring aktivitas ekonomi.
Rahman mengingatkan bahwa tekanan moneter berpotensi memicu inflasi, terutama melalui kenaikan harga barang dan jasa impor (imported inflation) akibat melemahnya nilai tukar rupiah.
Dalam konteks tersebut, Rahman berharap Presiden Prabowo dapat mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta pedagang pasar yang sebagian besar berada di wilayah perdesaan.
Ia juga menaruh harapan pada pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela forum Davos. Menurut Rahman, pertemuan itu diharapkan membawa manfaat konkret bagi Indonesia, terutama terkait tarif dan harga bahan baku impor dari Amerika Serikat, seperti kedelai, gandum, pakan ternak, dan kapas.
“Jika rupiah terus melemah, dampaknya akan langsung dirasakan peternak, pengrajin tahu-tempe, dan pedagang pasar. Harga bahan pokok bisa naik dan mengancam keberlangsungan usaha kecil,” ujar Rahman.(*)
Kontributor: Umar Faruq
Editor: Abdel Rafi
