JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Dunia digital ternyata bukan hanya penuh peluang, tapi juga menyimpan sisi gelap yang membayangi generasi muda. Hal itu mencuat dalam rangkaian kegiatan yang digelar Indonesian Institute for Education Reform (IIER) bersama Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), lewat Reformer Talk #2 dan Reformer Workshop #2.
Gelaran daring bertajuk “Di Balik Layar Gawai: Bagaimana Kita Menjaga Anak-anak Kita dari Risiko Dunia Digital?” pada Sabtu (14/6/2025) lalu, sukses menarik 477 pendaftar dari berbagai kalangan.
Sejumlah narasumber kunci hadir, di antaranya Mediodecci Lustarini (Sekretaris Direktorat Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi) yang memaparkan PP Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS sebagai benteng perlindungan anak di ruang digital.
Dari sisi psikologis, Aretha Ever Ulitua Samosir (Psikolog Anak dan Remaja Bee Genius) menekankan kerentanan anak yang makin tinggi akibat paparan gadget. Pandu Ario Bismo (PSPK) menyoroti bahaya kecanduan digital yang sudah mengkhawatirkan, sementara Claudya Tio Elleossa (perwakilan orang tua dan eks-guru Pendidikan Kewarganegaraan) mengingatkan pentingnya menghadirkan alternatif kegiatan positif bagi anak dengan prinsip “koneksi sebelum koreksi”.
Dilanjutkan pada Minggu (3/9/2025) lalu, workshop bertema “Di Balik Layar Gawai: Bagaimana Mewujudkan Ekosistem Pendidikan yang Efektif dan Aman?” menghadirkan 60 peserta dari kalangan praktisi, akademisi, mahasiswa, dan komunitas.
Para keynote speaker memberikan pandangan tajam dimana Fathiyya Nur Rahmani (PSPK) menyoroti “wabah global penyakit mental” akibat ponsel pintar, Sheilla Njoto (Associate Director Nation Insights) menekankan bahaya “budaya dopamin” di era tanpa penjaga gerbang informasi, dan Asep Zulhijar (Child Protection Officer UNICEF) mengungkap hasil studi UNICEF 2023 tentang tingginya risiko daring anak Indonesia.
Namun yang paling menggugah adalah testimoni delapan pelajar dari berbagai sekolah yang berbicara lantang. Mereka mengakui, gawai memang membantu, tapi juga menjerat.
“Kalau bisa memutar waktu, saya ingin lebih terlambat mengenal internet, supaya tidak cepat kecanduan,” ungkap salah satu pelajar.
Workshop kemudian masuk ke sesi diskusi terarah. Peserta dibagi dalam 7 kelompok sesuai kategori risiko yang diidentifikasi PP TUNAS. Dengan metode Rotasi Kelompok Dinamis, mereka saling bertukar ide, menganalisis faktor penghambat, hingga menyusun rekomendasi konkret.
Hasil rekomendasi dipresentasikan di hadapan Itje Chodidjah (Dewan Pakar PSPK) dan Santoso (Direktur Article 33 Indonesia), yang menilai bagaimana gagasan kebijakan harus disampaikan agar efektif dan berdampak.
Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan banyak pihak, mulai dari Paragon Corp sebagai penyedia venue, Indonesia Mengajar yang menghadirkan fasilitator, hingga Guru Belajar Foundation, Taman School, dan Yayasan Teman Saling Berbagi yang menyediakan pembicara anak dan pendamping.
IIER dan PSPK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong dialog, riset, dan kolaborasi lintas sektor demi lahirnya ekosistem pendidikan digital yang aman, inklusif, dan menyehatkan generasi muda Indonesia.
Untuk diketahui, Indonesian Institute for Education Reform (IIER) merupakan lembaga riset independen yang berfokus pada reformasi dan pengembangan ekosistem pendidikan di Indonesia. Melalui penelitian, advokasi, dan jejaring kolaborasi, IIER berkomitmen membangun pendidikan yang inovatif, inklusif, dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan nasional. Sementara Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) merupakan yayasan non profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan pembelajaran yang berpihak pada anak. PSPK bekerja dalam hal penelitian, advokasi, dan implementasi hasil penelitian terkait kebijakan dan pendidikan di Indonesia sejak 2015 hingga sekarang. (*)
Kontributor: Novita Widia
Editor: Abdel Rafi
