JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Insiden tragis mewarnai aksi demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Sebuah kendaraan taktis (rantis) barracuda milik Brimob diduga menabrak massa hingga menewaskan seorang driver ojek online dan melukai satu orang lainnya. Peristiwa itu memicu kecaman keras terhadap institusi kepolisian yang dianggap gagal menjaga keamanan dan melindungi warga sipil.
Dalam keterangannya, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan belasungkawa mendalam bagi korban jiwa dan luka-luka. “Kematian saudara kami driver ojol akibat tabrak lari aparat kepolisian adalah bukti nyata brutalitas polisi di hadapan publik,” ujar Abdul Hakim El, Ketua Bidang PTKP PB HMI dalam keterangan, Kamis malam.
PB HMI menilai kekerasan aparat dalam pengamanan aksi bukan kali pertama terjadi. Bahkan, dalam tiga hari terakhir lebih dari 300 orang demonstran dilaporkan ditangkap secara sewenang-wenang oleh Polda Metro Jaya. Catatan PB HMI juga menyebut, sejak Januari hingga Agustus 2025, terdapat sedikitnya 30 kasus kekerasan melibatkan polisi dengan berbagai bentuk, mulai dari penganiayaan, penangkapan tanpa dasar, penembakan, hingga peristiwa pelindasan warga sipil hari ini.
“Alih-alih menjadikan institusi Polri profesional dan humanis, Kapolri Listyo Sigit Prabowo justru gagal membawa perubahan. Polisi cenderung menggunakan kekuatan berlebihan, bertentangan dengan prinsip HAM yang seharusnya dijunjung tinggi,” tegas Abdul Hakim El.
Atas tragedi berdarah ini, PB HMI menyatakan empat sikap tegas:
- Mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri mundur dari jabatannya serta meminta maaf kepada keluarga korban;
- Menuntut Pemerintah, DPR, dan Polri segera melakukan reformasi kepolisian, termasuk memperkuat lembaga pengawasan seperti Kompolnas;
- Mengadili pelaku tabrak lari barracuda Brimob yang menewaskan warga sipil;
- Mendesak Polri menghentikan praktik kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi.
PB HMI juga menekankan, Presiden dan DPR tidak boleh tinggal diam. Insiden ini harus menjadi alarm keras untuk segera melakukan reformasi total kepolisian. “Polri adalah alat negara, bukan mesin represi. Reformasi kepolisian harus dimulai dari pucuk pimpinan,” pungkas Abdul Hakim El. (*)
Editor: Abdel Rafi
