Wednesday, December 17, 2025
spot_img
HomePolitikaTegas! Jumhur Hidayat: KSPSI Tak Akan Ikut Aksi 25 Agustus!

Tegas! Jumhur Hidayat: KSPSI Tak Akan Ikut Aksi 25 Agustus!

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat. (foto: istimewa)

JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ajakan aksi bertajuk “Bubarkan DPR” yang beredar di berbagai platform media sosial memantik perhatian publik. Rencana aksi pada 25 Agustus 2025 tersebut ramai diperbincangkan, namun hingga kini belum jelas siapa penanggung jawab maupun kelompok penggagasnya.

Ketidakjelasan itu membuat sejumlah elemen gerakan masyarakat sipil bersikap hati-hati. Salah satunya datang dari tokoh pergerakan buruh, Jumhur Hidayat, yang menegaskan bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) tidak akan terlibat dalam aksi tersebut.

“Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota dan keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya di Jabodetabek, ikut serta dalam aksi 25 Agustus,” tegas Jumhur, Sabtu (23/8/2025).

Ia mengingatkan, tanpa kejelasan penanggung jawab, aksi massa berpotensi berubah menjadi anarkis dan memicu kerusuhan. Kondisi ini, kata dia, justru bisa dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu yang akhirnya mengorbankan rakyat.

“Kalau begitu artinya rakyat hanya dijadikan tumbal dalam pertarungan politik elit. Karena itu KSPSI, dan semoga juga gerakan masyarakat sipil lainnya, tidak perlu ambil bagian dalam aksi itu,” ujarnya.

Lebih jauh, Jumhur menilai sistem politik Indonesia lebih dominan dipengaruhi kekuasaan eksekutif. Sehingga, bila ada tuntutan perubahan kebijakan, menurutnya lebih tepat diarahkan langsung kepada pemerintah.

“Untuk saat ini, Pemerintah khususnya Presiden Prabowo sedang berjuang keras menghadirkan keadilan dan pemberantasan korupsi. Berbagai kebijakan yang dulunya dikuasai oligarki hitam saat rezim sebelumnya, kini mulai diubah secara bertahap untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Ia menambahkan, perjuangan buruh harus tetap rasional dan bermartabat, dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan pemerintah. “Walau banyak penentangan dari kelompok lama, mari kita kaji terus perkembangannya dari waktu ke waktu sebelum memutuskan bertindak,” pungkas Jumhur. (*)

Kontributor: Ahmad Toha Almansur

Editor: Abdel Rafi 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Berita Terbaru

Most Popular