JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Bagi Mayjen TNI Dr. Farid Makruf, M.A., menjaga kedaulatan negara tak cukup hanya dengan meriam dan moncong senjata. Ada satu instrumen lain yang lebih diam-diam namun tak kalah mematikan jika diabaikan, ketahanan pangan.
Dalam Seminar Nasional Transformasi Ekosistem Pertanian yang digelar Lemhannas RI, Selasa (29/7/2025), Farid tampil lantang membawa pesan strategis yaitu pertanian bukan urusan sektor, tapi urusan bangsa.
“Ketahanan nasional tidak bisa hanya dijaga dengan alutsista. Stabilitas pangan adalah fondasi pertahanan negara. Ketika perut rakyat kosong, negara dalam bahaya,” tegas Farid Makruf, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategi Ketahanan Nasional Lemhannas RI, di hadapan ratusan peserta forum.
Acara yang menjadi bagian dari Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII Lemhannas RI Tahun 2025 ini mengusung tema besar yaitu “Transformasi Ekosistem Pertanian Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional.”
Digelar di Gedung Pancagatra, Jakarta Pusat, forum ini mempertemukan tokoh-tokoh penting seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, akademisi, hingga pejabat tinggi Bank Indonesia.
Pangan sebagai Pilar Stabilitas Nasional
Mayjen Farid Makruf tidak sekadar bicara soal pupuk, traktor, atau hasil panen. Ia berbicara soal nasib rakyat, stabilitas sosial, dan kelangsungan republik. Ia menggarisbawahi bahwa lonjakan harga beras, cabai, hingga bawang bisa memicu gejolak sosial yang luas jika tidak segera ditangani.
“Kalau harga pangan melonjak dan stok tidak stabil, rakyat kecil yang pertama kali terdampak. Ini bisa menjadi bara dalam sekam instabilitas sosial,” ujarnya usai seminar.
Mayjen Farid menekankan pentingnya membangun sistem pangan yang tangguh dan berdaulat: dari hulu ke hilir, dari kebijakan pusat hingga eksekusi di daerah. Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat vital dalam menjalankan kebijakan nasional agar tidak berhenti di atas kertas.
Krisis Struktural yang Mengintai
Data yang dipaparkan dalam seminar mencerminkan urgensi yang nyata bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional terus menyusut. Bahkan beberapa subsektor strategis seperti perkebunan ikut tergerus. Sementara itu, alih fungsi lahan pertanian terus melaju, membuat produktivitas tidak lagi stabil.
Namun, di sisi lain, pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, terutama di luar Jawa. Ini yang disebut Farid sebagai “anomali berbahaya”, karena artinya jutaan keluarga Indonesia menggantungkan hidup pada sektor yang justru makin terpinggirkan.
“Kalau dibiarkan, ini bisa meledak. Petani kehilangan pendapatan, daya beli turun, dan pada akhirnya negara ikut tertekan,” ujarnya dengan nada peringatan.
Dukungan Strategis dari Lembaga Keuangan dan Akademisi
Dalam forum tersebut, Firman Mochtar dari Bank Indonesia turut menyampaikan pandangan makroekonomi tentang pentingnya pertanian dalam menopang stabilitas nasional. Ia menjelaskan bahwa BI telah menyalurkan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KILM) sebesar Rp 376 triliun, dengan Rp 122,5 triliun khusus dialokasikan ke sektor pertanian dan industri.
Bank Indonesia juga menggulirkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan empat pilar: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Tujuannya bukan sekadar stabilitas harga, tapi melindungi rakyat kecil dari gejolak pasar pangan.
Sementara itu, Prof. Dr. Arif Satria, Rektor IPB University, mengajak Indonesia untuk beralih dari pendekatan “produksi-sentris” menjadi “ekosistem-sentris”. Ia menyebut pertanian sebagai bagian dari kekuatan geopolitik bangsa.
“Pertanian bukan cuma urusan cangkul dan cangking. Ini soal nilai tambah, distribusi adil, dan daya saing nasional. Hilirisasi pangan harus jadi jantung transformasi,” kata Arif.
Dari Lemhannas, Seruan Perubahan Dimulai
Tak seperti forum akademik biasa, seminar ini menjadi panggung konsolidasi nasional. Pesertanya lintas sektor: dari TNI/Polri, ASN, pengusaha, hingga masyarakat umum. Semuanya sepakat bahwa pertanian tak boleh lagi jadi anak tiri pembangunan.
Lemhannas RI melalui forum ini tak hanya memaparkan data dan kebijakan, tetapi juga memantik kesadaran kolektif bahwa menjaga perut rakyat, berarti menjaga republik.
“Pangan adalah senjata strategis republik. Dan ini bukan akhir, melainkan awal dari gerakan besar membangun ekosistem pertanian nasional yang tahan krisis dan berdaulat,” pungkas Mayjen TNi Dr. Farid Makruf, M.A yang merupakan eks Pangdam V/Brawijaya itu. (*)
Kontributor: Sarifah L
Editor: Abdel Rafi
