JAKARTA – Bertepatan dengan 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak pemerintah untuk serius dalam menyelesaikan problem ekonomi dan penegakan hukum. Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman menyatakan dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK ini, dinilai telah gagal memenuhi janji kampanye, terutama dalam penegakan hukum dan perbaikan ekonomi masyarakat.
“Hari ini ekonomi lesu dan penegakan hukum jalan di tempat. Pemerintah terlalu berpatokan pada data makro sementara kondisi riil menunjukkan daya beli masyarakat yang terus menurun. Begitu juga dalam penegakan hukum. Kasus-kasus korupsi besar menemui jalan buntu penyelesaiannya,” ujar Kartika Nur Rakhman kepada media massa.
Senada dengan itu, Ketua Kebijakan PP KAMMI Riko P. Tanjung menilai pemerintahan Jokowi-JK juga telah gagal menjalankan program Nawacita.
“Kenaikan tarif dasar listrik beberapa kali dan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur telah mengakibatkan konsumsi dan daya beli masyarakat menurun,” tegas Riko.
Selain itu, Riko menyatakan bahwa reformasi hukum di era Jokowi-JK tidak berjalan dengan baik, ini bisa dilihat dari penyelesaian kasus-kasus besar yang belum tuntas.
“Banyak kasus besar di era Jokow-JK yang masih jalan di tempat. Sebut saja BLBI, Sumber Waras, Proyek Reklamasi dan E-KTP,” papar Riko.
Oleh karena itu, pihak PP KAMMI mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk segera menyelesaikan problem yang ada karena menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia.
(bm/bti)
