JAKARTA – Pada 27 Januari 2015 di Balaikota, Gubernur (Plt) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan menyertifikasi makanan dan minuman atau barang yang jual para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar masyarakat terhindar dari racun dan penyakit. Hal serupa juga disampaikan gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut saat ke Benhil. Tapi hingga 6 bulan berjalan, Ahok tak jua merealisasikan ucapannya.
Sontak fakta ini memicu respon keras dari asosiasi PKL di Jakarta. Melalui Ketua Umumnya, Ali Mahsun, PKL meminta mantan anggota DPR dari Golkar itu jangan hanya berkoar-koar dan membunuh karakter PKL melalui stigma negatif bahwa dagangan para PKL beracun dan berpenyakit.
“Mana bukti koaranmu Ahok? Nol besar,” tegas Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), dr. Ali Mahsun, M. Biomed kesal atas bombardir pembunuhan karakter PKL oleh Ahok di Jakarta Selasa (30/6).
Pihak APKLI meminta, mantan kader Partai Gerindra itu tidak hanya berteriak di media mencari simpati publik. Tapi minim bukti dan realisasi ibarat cek kosong.
“Citrakan diri boleh-boleh saja tapi jangan menistakan PKL. Untuk kesekian kalinya Ahok lakukan kejahatan moral dan humaniora, langgar konstitusi RI. Ahok juga bisa kuwalat PKL dan diadzab Tuhan karena do’a PKL makbul, lebih-lebih dibulan ramadhan,” ujar dokter ahli pertahanan tubuh tersebut.
Ali Mahsun juga meminta, jika ada hasil dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditemukan adanya makanan dan minuman atau produk yang dijual para PKL mengandung racun, pengawet atau bahan kimia lain yang berbahaya, untuk diumumkan ke masyarakat. Itu adalah tugas BPOM sesuai undang-undang dan bukan tugas seorang kepala daerah. Nantinya bisa dilakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan dan ditelusuri siapa dalang dibalik makanan dan minuman berbahaya yang dijual PKL.
“Ada tata aturan perundangan yang berlaku yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak, tidak terkecuali Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Kecuali jika Ahok pindah jadi Gubernur Singapura, karena sudah bukan ranah urusan dan domainnya,” tambah alumnus FK Unibraw dan FK UI tersebut.
Pihaknya juga meminta Ahok bisa menghentikan aksinya di media yang menuding PKL seolah preman dan beragam stigma negatif lainnya termasuk tindakan represif aparat Satpol PP DKI Jakarta yang sering arogan mengingat Indonesia bukan negeri apartheid politics.
(am/bti)
