Di saat menghadapi berita duka saat KRI Nanggala-402 dinyatakan tenggelam atau subsunk pada Sabtu (24/4/2021) lalu, Indonesia menjadi tuan rumah dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Spesial Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). KTT Spesial ASEAN ini secara khusus diinisiasi Indonesia untuk membahas mengenai situasi terakhir krisis kemanusiaan di Myanmar pasca kudeta yang dilakukan oleh junta militer yang berada dibawah kepemimpinan Jenderal Min Aung Hlaing. Menjadi satu momentum yang istimewa sekaligus kontroversial dalam waktu yang bersamaan, ketika jenderal senior dalam angkatan bersenjata Myanmar tersebut hadir dalam KTT.
Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi selaku tuan rumah serta pemimpin junta Myanmar. Selain itu, juga hadir Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua ASEAN, Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen, PM Malaysia Tan Muhyiddin Yassin, PM Singapura Lee Hsien Loong, dan PM Vietnam Pham Minh Chinh. Pemimpin Filipina, Laos, dan Thailand menyatakan berhalangan hadir akibat kondisi Covid-19 di negara masing-masing. KTT ini merupakan pertemuan yang diselenggarakan secara fisik pertama kalinya, setelah terakhir kali pada April tahun 2020 lalu diselenggarakan secara daring membahas mengenai pandemi Covid-19.
Lima Poin Kesepakatan
Pertemuan yang diselenggarakan di Sekretariat ASEAN di Jalan Trunojoyo Jakarta tersebut menghasilkan lima poin kesepakatan yang dibuat sesuai dengan mekanisme konsensus dalam ASEAN Way. Pertama, kekerasan harus dihentikan segera di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri. Kedua, ASEAN menyarankan dialog konstruktif antara semua pihak berkepentingan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN memfasilitasi mediasi proses dialog dengan dibantu Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Centre. Dan terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Sebagaimana dinyatakan oleh PM Lee Hsien Loong, Jenderal Min Aung Hlaing menerima masukan-masukan dari ASEAN yang dianggap menawarkan solusi konstruktif. Bahkan ia menyatakan akan menerima secara terbuka utusan delegasi dan bantuan kemanusiaan dari ASEAN. Di luar kebiasaan, ASEAN sedikit “menerobos” salah satu prinsip ASEAN Way, yakni non-interferensi atau tidak mencampuri urusan internal negara-negara lain. Dalam situasi Myanmar yang masih genting, dimana dilansir dari Kompas.com pada Minggu (11/4/2021) jumlah korban kekerasan sipil mencapai 700 korban jiwa, berbagai pihak menyoroti “keberanian” ASEAN untuk mendorong dialog langsung dengan pemimpin junta.
Namun terlepas dari semua capaian ASEAN dari KTT Spesial Jakarta dalam mewujudkan konsensus terkait Myanmar, perlu ditinjau kembali sikap negara-negara ASEAN dalam keputusan mengundang pemimpin junta dapat diindikasikan menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, kehadiran pemimpin junta dipandang sebagai suatu kesuksesan ASEAN dalam menjembatani ketegangan hubungan dengan Myanmar. Sebab, sejak mengalami krisis kemanusiaan terjadi pasca kudeta pertemuan pada Sabtu (24/4/2021) bulan lalu itu adalah kali pertama para pemimpin ASEAN bertemu dengan sosok jenderal yang mengudeta Presiden Wyn Myint dan Kanselir Aung San Suu Kyi. Di sisi lain, kedatangan Jenderal Min Aung Hlaing menunjukkan pengakuan baik dari pemimpin-pemimpin ASEAN secara de facto dan dalam batasan tertentu de jure terhadap pemimpin Myanmar tersebut.
Ambiguitas Peran Sentral Indonesia di ASEAN
Peran sentral Indonesia ditunggu, apalagi sebagai negara terbesar dari berbagai aspek masih relevan disebut sebagai “pemimpin ASEAN”. Indonesia tidak boleh berpuas diri dengan hanya menjadi inisiator sekaligus tuan rumah. Indonesia diharapkan menjadi negara yang mampu memberikan solusi konkret terhadap persoalan-persoalan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Pengalaman dalam kasus-kasus yang masih berjalan seperti di Laut Cina Selatan, Indonesia justru bermain pasif dengan tidak mencampuri urusan kecuali dalam kondisi Tiongkok berani mengusik wilayah kepulauan Natuna.
Terhadap tren yang terjadi antara Indonesia dengan ASEAN, peneliti senior CSIS Rizal Sukma pernah menyebut bahwa saat ini ASEAN tidak lagi menjadi “satu-satunya” batu pijak dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sebaliknya, ASEAN hanya menjadi “salah satu” batu pijak dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang mengalami berbagai pergeseran dari lingkaran konsentris yang merupakan pakem yang digunakan sejak era Presiden Soeharto. Hal ini sejalan dengan konsep diplomasi pro-rakyat yang dibangun pada Presiden Jokowi yang diturunkan dalam konsep diplomasi membumi ala Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Kasus Myanmar, masih menyisakan problem krisis kemanusiaan yang amat kompleks. Selain pelanggaran HAM terkait kudeta militer, kasus Rohingya masih menjadi bayang-bayang yang menghambat stabilitas keamanan di kawasan. Sudah seharusnya Indonesia melakukan reposisi terhadap citra internasional yang dibangun di hadapan negara-negara ASEAN selama ini, sehingga peran Indonesia di hadapan negara-negara ASEAN dapat kembali disegani.
PROBO DARONO YAKTI
Dosen Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jawa Timur dan Pengamat ASEAN di Stratagem Indonesia
