JAKARTA – Semakin maraknya kebijakan penggusuran yang dikeluarkan para pejabat daerah terutama di Jakarta dinilai sangat memprihatinkan. Apalagi penggusuran terkesan dipaksakan tanpa melibatkan korban penggusuran atau menunggu keputusan pengadilan tatkala lokasi penggusuran masih dipersengketakan. Elit pejabat yang melakukan penggusuran sebenarnya adalah pihak yang justru anti pluralisme, kaum minoritas dan kebhinekaan. Demikian disampaikan oleh pengamat politik FISIP Unair, Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D.
Walau tak menyebutkan nama tentu saja bisa dibaca jelas bahwa yang dimaksud Airlangga adalah Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Lebih lanjut, Airlangga menerangkan bahwa pluralisme, hak kaum minoritas dan kebhinekaan adalah suatu perjuangan berbasis kebaikan bersama, common good dan berkarakter universal dalam penghargaan atas keberagaman.
“Ketika petahana yang mengusung isu keberagaman, pluralisme, penghormatan terhadap kaum miskin kemudian main gusur pake militer, main gusur tanpa partisipasi dan menunggu keputusan pengadilan maka sejatinya dialah yang mereduksi universalitas dan kebaikan bersama dari gagasan tadi,” ujar Airlangga Pribadi, Senin (26/9/2016)
Menurut pengajar ilmu politik di Unair itu, tidak mungkin orang-orang yang malang dan dirampas haknya sebagai warga negara bisa berjuang bersama bersatu dengan kalangan yang disatu sisi mengusung pluralitas tapi disisi lain merampas hak-hak mereka, menggusur mereka tanpa partisipasi dan menghormati harga dirinya sebagai warga negara.
“Hadirkah kemajemukan dan pluralitas hadir? Para korban penggusuran ini menjadi minoritas karena ketiadaan akses pada power dan menjadi korban kebijakan,” imbuhnya.
Menurutnya, logika menjadi senjata paling jernih untuk menguraikan bahwa mereka yang mengusung pluralisme dan kebhinekaan sambil menggusur sebenarnya adalah pembajak gagasan kemanusiaan itu sendiri. Lalu bagaimana cara menegakkan kembali ide kemanusiaan itu tadi? Alumni Murdoch University Australia ini menyatakan rakyat bisa melakukan perlawanan.
“Lawanlah! Reclaim! Rebut kembali pluralisme, kebhinekaan dan penghargaan atas kaum minoritas kembali menjadi politik bersama, politik universal bagi seluruh warga termasuk kaum marhaen,” tegas Airlangga memungkasi pernyataannya.
(bm/bti)
