Mengamati Dua Kebijakan Luar Negeri RI Tentang Irak Yang Berbeda


 

Ketika Perang Teluk, dimana Amerika Serikat (AS) dan sekutunya menyerang Irak, dan telah memasuki hari ketiga, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Ali Alatas, pada hari Senin, 25 Februari 1991 mengingatkan AS dan sekutunya agar jangan mencoba invasi atau menggulingkan pemerintahan Irak.

“Tujuan utama Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait dan mengembalikan pemerintahan Irak yang sah. Tetapi karena tujuan perang ini menghendaki Kuwait tidak hancur, maka jangan buat Irak hancur. Bukan kehancuran Irak yang dikehendaki, bukan pula penyerahan Irak, tetapi pengusiran Irak. Penghancuran pemerintah Irak tidak termasuk dalam Resolusi PBB, ” ujar Ali Alatas kala itu.

Menurut Ali Alatas, Indonesia sebenarnya kurang menyetujui Resolusi 678 yang mengijinkan digunakannya berbagai cara mengusir Irak dari Kuwait. Sebab resolusi itu terlalu luas dan sangat tidak mengikat.

“Menurut kami, penyelesaian konflik melalui perang akan meninggalkan bekas di kawasan itu. Kawasan Timur Tengah terlalu lama menderita perang dan ketidakadilan. Kami yakin, melalui penyelesaian politik yang luas, perdamaian abadi akan tercapai,” demikian Ali Alatas mengingatkan.

Pernyataan dan himbauan Menlu RI itu tidak didengarkan AS dan sekutunya. Hubungan AS-Irak memburuk setelah pasukan Irak masuk ke Kuwait, 2 Agustus 1990. Sejak itu pula AS berangsur-angsur mengirim dan menempatkan pasukan di Arab Saudi. Ada sekitar 450 ribu tentara AS ditempatkan di sana, termasuk mendatangkan kapal induknya “Independence” yang membawa lebih dari 70 pesawat tempur.

Duta Besar Inggris untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 1998 hingga Juli 2003, Jeremy Greenstock pernah memberikan kesaksian tertulis pada sidang penyelidikan peran Inggris, soal invasi ke Irak, di London, pada 27 November 2009.

“AS bertindak gegabah (“hell bant“) dalam mempersiapkan invasi ke Irak. Bahkan AS, amat gencar menghalangi Inggris yang mencoba mendapatkan ijin internasional menjelang invasi,” ujar Jeremy Greenstock.

Greenstock juga menegaskan, Presiden AS George W. Bush sama sekali tidak berniat mendapatkan sebuah mandat PBB sebagai pendukung invasi.

“Niat menginvasi Irak sudah dilakukan secara serius sejak awal 2002, dan bisa dikatakan tidak terhentikan. Bush gencar berkampanye bahwa Presiden Irak Saddam Hussein adalah sahabat Osama bin Laden. Pada kenyataannya malah keluarga Bush pernah menjalin hubungan dengan Osama bin Laden,” tegas Greenstock.

“Saat para diplomat dunia gencar mendapatkan mandat PBB, pada awal 2003, untuk ijin invasi ke Irak, orang-orang dekat Bush bahkan mempertanyakan, mengapa untuk urusan invasi saja berbagai hal yang dianggap sebagai tetek bengek harus didalami. Bahkan Washington menggerutu. Di antara gerutu itu adalah celoteh AS soal upaya yang dianggap hanya buang-buang waktu. Kita memerlukan perubahan rejim, mengapa kita harus terpaku pada upaya ini, kita harus mengabaikan itu dan segera melakukan apa yang sudah direncanakan,” ujar Greenstock mengenang gerutu orang-orang dekat Bush itu.

Lanjut Greenstock lagi, menjelang invasi, beberapa negara, termasuk Jerman, Prancis dan Kanada, masih berharap invasi AS itu bisa digagalkan. Bahkan orang-orang dekat Bush sudah sangat tidak acuh pada opini dan upaya internasional. Tony Blair (Perdana Menteri Inggris ketika itu) sudah tidak bisa menghentikan niat Bush.

Hanya dalam dua minggu Blair mampu meyakinkan Bush. Momentum rencana invasi AS sudah matang jauh sebelum invasi. Ini sudah sulit dibendung.

“Saya sudah memperingati bahaya invasi jika tidak memiliki legitimasi. Saya pernah mengancam mundur dari jabatan saya, jika izin internasional tidak didapatkan menjelang invasi,” ujar Greenstock yang memang tidak lagi menjabat sebagai Duta Besar Inggris untuk PBB tahun 2003, tahun invasi ke Irak.

Dari laporan itu terungkap betapa setelah Saddam Hussein digantung, tidak ditemukan senjata pemusnah massal di Irak sebagaimana dituduhkan AS. Setelah Saddam Hussein ditahan selama bertahun-tahun tanpa ada kejelasan hukum, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di tiang gantungan pada hari Sabtu, 30 Desember 2006, menjelang pukul 06.00 pagi waktu Baghdad.

Presiden Irak itu digulingkan pada April 2003, setelah invasi pimpinan AS. Sebelumnya ia dijatuhi vonis mati pada November 2006 atas dakwaan melakukan kejahatan kemanusiaan dengan membantai 148 orang dari kelompok Syiah di Dujail menyusul upaya pembunuhan yang gagal terhadap dirinnya pada 1982.

Sekarang Irak selalu berada dalam suasana jauh dari damai. Ketika saya ke Irak untuk kedua kalinya, bulan September 2014 (pertama kali bulan Desember 1992), saya menyaksikan tumpukan puing-puing yang saya lalui dari Bandara ke Kedutaan Besar RI. Irak, hancurnya pusat peradaban dunia.

 

DASMAN DJAMALUDDIN

Jurnalis, Sejarawan dan Penulis Senior

author