SURABAYA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengunjungi kota Surabaya sebagai salah satu daerah kantong tenaga kerja Indonesia (TKI) terbesar di Indonesia. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperat komunikasi antara pemerintah dan keluarga para TKI. Hal tersebut dilatarbelakangi beberapa kasus dimana tak jarang sanak famili para pahlawan devisa ini ditipu pihak tak bertanggungjawab (calo).
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, bercerita bahwa dirinya pernah menugaskan staf ke salah satu keluarga TKI yang dibunuh di Arab Saudi. Perwakilan keluarga mengaku sudah menaandatangani Thanazul (surat pemaafan) kepada orang yang mengaku dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Ia kemudian mendapat kompensasi diyat (uang denda) sebesar Rp 150 juta.
“Padahal kompensasi yang sebenarnya itu Rp 1,5 miliar,” ujar Iqbal kepada wartawan pada Selasa, (28/7)
Menurut Iqbal, hal itu tak akan terjadi jika keluarga TKI melakukan komunikasi dengan perwakilan Kemenlu RI. Seperti diketahui, hukum di Arab Saudi sangat berbeda dengan Indonesia. Mereka di sana yang melakukan pembunuhan akan diganjar dengan hukuman mati, kecuali jika mendapat pemaafan dari keluarga korban.
Nah, celah inilah yang dimanfaatkan oleh calo untuk mengeruk keuntungan. Oleh karenanya perlu kerekatan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan para keluarga TKI untuk meminimalisir masalah serupa. Iqbal menamai masalah-maasalah khusus ini high profile case atau permasalahan TKI yang harus mendapat pendampingan.
“High profile case ini bukan cuma kasus pembunuhan, dan pembebasan hukuman mati kepada TKI. Mereka yang bekerja di luar dan terkena tabrak lari lalu meninggal juga termasuk high profile case juga,” ujar Iqbal.
Kemenlu RI secara rutin melakukan kunjungan ke provinsi-provinsi di Indonesia yang merupakan kantong-kantong keluarga TKI. Menurut data Kemenlu RI, sejak tahun 2010 hingga saat ini ada total ada 487 kasus TKI yang membutuhkan pendampingan khusus di seluruh dunia. Pada kunjungan Senin (27/7) kemarin, ditemukan sebanyak 35 kasus yang termasuk kategori high profile yang ingin dikomunikasikan antara Kemenlu RI, Pemprov dan keluarga.
(msa/bti)
