JAKARTA – Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean menyatakan revisi UU Migas yang masuk prolegnas tahun ini dan sedang berlangsung pada tahapan naskah akademik yang menurut informasi juga telah selesai seharusnya dibuka ke publik.
Menurut Ferdinand, DPR dan Pemerintah tidak boleh main petakumpet dengan publik untuk memuluskan agenda tertentu yang akan merugikan negara ke depan tapi menguntungkan bagi oknum-oknum atau pihak di DPR dan Pemerintah serta pihak lain yang mencoba meraup sesuatu dari proses revisi UU MIGAS ini.
“Naskah akademik dan draf revisinya harus dibuka ke publik, tidak boleh ditutupi. Ini harus jelas, naskah akademiknya disusun oleh siapa, proses penunjukan penyusunan naskah itu seperti apa. Lebih baik UU tersebut tidak direvisi daripada semakin membuat sektor migas berantakan hanya karena memenuhi target pihak tertentu yang hanya berpikir keuntungan tanpa memikirkan nasib bangsa,” ujar Ferdinand dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (26/2/2016).
Pihak EWI mencurigai ada proses yang tidak sehat dalam revisi UU Migas ini. Ferdinand menjelaskan bahwa ada pihak yang sedang bermain menjadi sponsor gelap untuk menggiring UU Migas nantinya menguntungkan kelompok mereka.
“Ini berbahaya jika UU Migas hasil revisi nanti malah menguntungkan asing dan membuat negara kita lemah dan tidak mampu melindungi masyarakatnya dari kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” imbuhnya.
Poin utama yang sangat kontroversial dan jadi bahan permainan di sini adalah tentang National Gas Company dan BUMN khusus di sektor hulu serta BUMN di hilir.
“Poin ini jadi isu paling seksi karena menyangkut bagi-bagi hasil dan jabatan. Pemikiran yang hanya menguntungkan diri dan kelompok tanpa memikirkan nasib bangsa kedepan,” ketus Ferdinand.
Karenanya, EWI meminta kepada DPR dan Pemerintah agar membuat konsep yang sudah terbukti sukses di banyak negara, jangan tiru model yang tidak jelas seperti pemisahan BUMN hulu, hilir dan gas. Karena menurut pria berkumis ini, jika dilamukan pemisahan akan menambah keruwetan di sektor migas yang ada saat ini.
Pihak EWI menyatakan bahwa konsep yang baik bagi Indonesia ke depan adalah konsep holding, satu BUMN sektor migas sedangkan untuk hulu, hilir serta gas dan energi lainnya semua dilakukan oleh anak usaha. Hal tersebut menurut Ferdinand akan membuat BUMN Migas besar dan mampu lebih besar dari negara lain.
“Yang penting pengawasan diperketat untuk menghindari segala kemungkinan yang menyimpang. Ini konsep yang paling ideal, tidak ruwet dan memudahkan bangsa mengawasi sektor ini,” tegasnya.
EWI mendesak Presiden Joko Widodo untuk bisa tegas terkait isu krusial ini.
“Ingat konsep Trisakti adalah kedaulatan dan kemandirian bukan hidup dari pemberian asing berkedok investasi,” tandas Ferdinand mengakhiri keterangannya.
(fh/bti)
