JAKARTA – Aksi Presiden Joko Widodo saat menemui para pimpinan Muhammadiyah dengan berpakaian militer lengkap dengan baret mendapatkan beragam respon. Kali ini datang dari politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik.
Menurut Rachland, otoritas politik dan presiden adalah entitas sipil. Itu sebabnya setiap anggota militer yang mau berpolitik atau ingin menjadi Presiden harus melepaskan keanggotaannya dari militer.
“Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata justru harus berbaju sipil. Itu simbol paling tegas dari civil supremacy dalam demokrasi,” ujar Rachland di Jakarta (17/6).
Ia menambahkan di Indonesia, imperatif demokrasi itu diwujudkan dengan darah, airmata, bahkan nyawa rakyat, termasuk mahasiswa dan buruh. Itu sebabnya, saat Presiden Joko Widodo berbaju militer di istana dan menerima tamu cukup menggelikan.
“Ia (Presiden Joko Widodo) secara memalukan memamerkan keterbatasan pengetahuannya. Dan lebih buruk, menunjukkan betapa rendahnya penghargaan Presiden pada sejarah perjuangan demokrasi kita,” tegas Rachland di hadapan wartawan.
“Sepanjang sejarah RI, agaknya baru kali ini ada Presiden memakai seragam militer ketika menjalankan tugas sehari-harinya di istana. Padahal dia sipil. Sedangkan Presiden yang berlatar belakang militer saja tidak pernah melakukan hal itu,” pungkas politikus yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu. (bm/bti)
