SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Pertanyaan tentang lokasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama sejatinya bukan soal logistik semata. Ia adalah penanda arah ke mana jam’iyah terbesar di negeri ini hendak melangkah. Apakah NU akan kembali menoleh ke tapak sejarahnya di Jawa, atau justru menegaskan wajah kebangsaannya dengan keluar dari pulau yang selama ini menjadi episentrum?
Diskursus itu mengemuka dalam perbincangan santai namun sarat makna di sebuah kafe ‘sederhana’ di kawasan Surabaya Pusat, Sabtu (17/1/2025) sore antara sejumlah aktifis senior dan junior Nahdlatul Ulama. Sudarsono Rahman, tokoh senior NU asal Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur, menyebut setidaknya empat lokasi alternatif yang layak dipertimbangkan. Masing-masing menyimpan pesan simbolik yang tak sederhana.
Pertama adalah Surabaya hadir sebagai pilihan paling historis. Kota ini bukan hanya saksi kelahiran NU pada 1926, tetapi juga tempat berdirinya kantor Pengurus Besar NU pertama. Menjadikan Surabaya sebagai tuan rumah Muktamar bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan ikhtiar menguatkan kembali ingatan kolektif NU tentang akar dan nilai-nilai dasarnya. Di tengah kompleksitas tantangan kebangsaan hari ini, pulang ke sejarah bisa menjadi cara menata ulang orientasi. Untuk lokasi, Surabaya memiliki Asrama Haji Sukolilo yang sudah terbiasa dipakai sebagai lokasi hajatan besar level nasional.
Namun sejarah bukan satu-satunya pertimbangan. Pilihan kedua yakni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, menawarkan narasi berbeda. Sebagai salah satu pesantren terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, Lirboyo dikenal relatif netral dari dinamika perbedaan pandangan di tubuh PBNU. Netralitas ini dipandang penting agar Muktamar berlangsung sebagai ruang musyawarah yang teduh, bukan arena adu pengaruh. Selain itu, kesiapan kultural dan tradisi keilmuan pesantren menjadi nilai tambah yang tak bisa diabaikan.
Alternatif lain adalah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, sebuah kota kecil dengan jejak besar dalam sejarah NU. Di tempat inilah Munas Alim Ulama 1983 dan Muktamar NU 1984 digelar, sebuah forum yang melahirkan keputusan monumental kembalinya NU ke Khittah 1926. Situbondo menjadi simbol keberanian NU menata ulang relasi dengan politik praktis, sekaligus penegasan jati diri sebagai jam’iyah keagamaan dan sosial. Hingga kini, Situbondo masih dipandang sebagai ruang yang relatif netral dan kondusif.
Sementara itu, wacana menggelar Muktamar di Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka perspektif yang lebih luas. Opsi luar Jawa dinilai sebagai langkah afirmatif untuk menunjukkan bahwa NU adalah milik seluruh Indonesia. NTB merepresentasikan distribusi keadilan wilayah dan pengakuan atas kekuatan basis NU di kawasan timur setelah muktamar ke-34 digelar di kawasan Barat Indonesia yakni di Lampung pada 2021 lalu. Lebih dari sekadar lokasi, pilihan ini akan menjadi pesan simbolik bahwa NU siap melampaui batas geografis dan mentalitas Jawa sentris. Apalagi ulama sepuh dan khos NU asal NTB yaitu Itulah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmudzi Badruddin selaku Pengasuh Ponpes Qomarul Huda Bagu, Lombok Tengah menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah. Hal itu dipertegas pihak PWNU NTB.
“Lokasi Muktamar seharusnya menyatukan, bukan memperlebar jarak,” kata Sudarsono Rahman. Di situlah letak tantangan Muktamar ke-35 NU yakni memilih tempat yang bukan hanya siap secara teknis, tetapi juga mampu merawat persatuan dan menegaskan arah masa depan jam’iyah.
Namun, opsi Surabaya atau luar Jawa bukanlah dikotomi yang saling meniadakan. Keduanya adalah cermin pilihan strategis NU, antara meneguhkan akar sejarah atau melangkah lebih jauh sebagai kekuatan kebangsaan yang inklusif. Semua kembali pada calon panitia bersama dari PBNU yang akan segera dibentuk. Semoga. (*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
