Pada tanggal 10 Desember 2019, bertepatan dengan peringatan HUT Pertamina dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersuara keras dan lantang sebagaimana gayanya seperti biasa, tanpa tedeng aling-aling. Dan menyampaikan bahwa penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) adalah dalam rangka memperbaiki Pertamina.
Sudah pasti, ini bukanlah pernyataan dan tuduhan yang sembarangan dari seorang pejabat negara, serta tak mungkin tanpa memperhitungkan data dan fakta yang diperolehnya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan sumber kekacauan itu? Apakah terkait dengan keluhan soal mafia minyak dan gas bumi atau kinerja Pertamina sebagai BUMN yang tak mampu membenahi sektor hulu migas?
Menarik untuk ditelusuri pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan penempatan Ahok yang juga memiliki karakter tegas dan lugas, serta dapat diartikan sebagai kegagalan Komisaris Utama PT. Persero Pertamina sebelumnya, Tanri Abeng yang ternyata tak mampu membereskan sumber kekacauan tersebut, terlebih figurnya merupakan mantan Chief Executive Officer (CEO) berbagai perusahaan besar dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pula.
Jika mengambil latar belakang keluhan Presiden Joko Widodo soal defisit migas yang menggerogoti keuangan negara dan tidak teratasi nya mafia migas, jelas arahnya adalah pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian teknis dan Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN-BUMN. Apakah Erick Tohir juga mendapat penugasan yang sama oleh Presiden dan Menko Kemaritiman dan Investasi?
Tentu kita tunggu babak selanjutnya, karena sampai saat ini belum ada tanggapan yang memadai soal defisit migas dan kekacauan sinyalemen di Pertamina ini oleh pihak terkait, bahkan sampai produksi migas dalam negeri anjlok dari 750.000 barrel per hari menjadi hanya 575.000 barrel per hari. Sementara itu, Presiden menyampaikan adanya mafia migas yang bercokol dan bermain di sektor migas, lalu apakah ada kaitannya dengan ketidakmampuan Pertamina memenuhi produksi migas dalam negeri karena ketiadaan pembangunan kilang-kilang baru untuk menutupi kekurangan impor atas ekspor migas.
Selain itu, apa mungkin dengan kondisi kilang Pertamina saat ini dan rendahnya harga keekonomian minyak dunia pemenuhan produksi migas dalam negeri dapat dicapai tanpa melakukan impor migas? Apabila impor migas masih terus dilakukan dengan kondisi kilang Pertamina yang dimiliki saat ini tidak mungkin defisit migas dapat diatasi, apalagi mafia migas yang bisa saja “mempermainkan” harga dan kualitas jenis BBM meskipun kebutuhan kuantitas migas atau BBM dalam negeri dapat terpenuhi.
Sepertinya, publik akan sepakat dengan pepatah, bahwa itu seperti menyirami garam di lautan. Lalu, apa benar Ahok akan mampu menyelesaikan sumber kekacauan ini?
DEFIYAN CORI
Ekonom Konstitusi
