MALANG, CAKRAWARTA.com – Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya (UB), Arief Setiawan, menilai wacana pengakuan diplomatik terhadap Israel yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto bertentangan dengan semangat Dasasila Bandung yang menjadi pijakan utama politik luar negeri Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955.
Menurut Arief, Indonesia sebagai inisiator KAA memiliki tanggung jawab historis untuk tetap konsisten memperjuangkan dekolonisasi, terutama bagi Palestina yang hingga kini belum merdeka secara penuh. Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap Israel—bahkan dengan syarat pengakuan terhadap Palestina—bukanlah langkah yang tepat.
“Pernyataan Presiden Prabowo tentang kemungkinan pengakuan Israel justru mengaburkan substansi perjuangan Palestina. Soal kemerdekaan suatu bangsa tidak bisa dinegosiasikan atau diijon. Itu harus didasarkan pada prinsip anti-kolonialisme, kemerdekaan, dan kemanusiaan,” kata Arief melalui media ini, Jumat (30/5/2025).
Arief yang juga alumnus FISIP Universitas Airlangga dan lulusan studi kawasan Rusia ini menjelaskan bahwa solusi dua negara (two-state solution) hanya bisa dimaknai secara adil jika disertai pengembalian wilayah Palestina seperti sebelum tahun 1967, termasuk Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.
“Selama wilayah Palestina masih terpecah dan diduduki, tidak ada dasar yang kuat untuk bicara rekonsiliasi atau perdamaian. Solusi dua negara hanya masuk akal jika teritori Palestina dipulihkan,” ujar alumnus Peoples’ Friendship University of Russia itu.
Ia juga menilai keliru jika pengakuan terhadap Israel dilakukan semata untuk menghormati eksistensinya sebagai negara, tanpa mempertimbangkan kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan terhadap rakyat Palestina.
“Pengakuan terhadap Israel harus ditempatkan dalam kerangka rekonsiliasi konflik yang adil. Tidak bisa mengabaikan fakta-fakta aneksasi dan genosida yang berlangsung. Ini bukan sekadar isu diplomatik biasa, tapi menyangkut the most serious crime dalam hukum internasional,” tegasnya.
Arief mengingatkan agar semangat anti-kolonialisme dalam Dasasila Bandung tetap menjadi kompas moral politik luar negeri Indonesia. Ia menyebut, legitimasi politik Indonesia di mata dunia berkembang justru berasal dari konsistensinya memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang tertindas.
“Jangan sampai kita mengkhianati warisan KAA hanya demi kepentingan diplomatik sesaat. Indonesia harus tetap berada di barisan yang membela kemerdekaan Palestina secara penuh dan tanpa syarat,” tutup pria yang juga alumnus Universitas Airlangga itu.
(Tommy/Rafel)
