Jakarta, – Direktur lembaga Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Saat dihubungi media ini di Jakarta, Senin (29/7/2024).
Menurut Uchok, pada 31 Januari 2023, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan lelang jasa konstruksi pembangunan Gedung PMI Jakarta dengan pagu anggaran sebesar Rp 191.387.528.251,.
“Pemenang lelang Pembangunan Gedung PMI Jakarta ini adalah PT Relis Sapindo Utama dengan nilai sebesar Rp 180.886.842.077,- tapi anehnya, kemenangan PT Relis Sapindo Utama atau PT RSU digagalkan pihak panitia lelang,” ujar Uchok.
Dari data yang diperoleh pihak CBA, alasan PT RSU gagal menang tender karena adanya dorongan dari publik ke Inspektorat Jakarta untuk memeriksa panitia lelang atau PPK Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta terkait rekam jejak perusahaan PT RSU tersebut.
“Dan rekam jejaknya di situs Mahkamah Agung ada 55 kali PT Relis Sapindo Utama masuk ke sidang korupsi. Dan pernah juga mendapat blacklist. Dan buruknya jejak rekam PT RSU ini, memang sudah tidak pantas mengerjakan proyek pemerintah,” imbuhnya.
Menariknya, lanjut Uchok, persis pada 22 November 2023 lelang jasa konstruksi pembangunan Gedung PMI Jakarta dibuka kembali dengan pagu anggaran sebesar Rp 205.285.828.282,-.
“Ini aneh, tidak masuk akal sehat. Masa sih belum satu tahun, atau baru sekitar 11 bulan pagu anggaran untuk konstruksi pembangunan Gedung PMI Jakarta mengalami kenaikan sebesar Rp 13,8 Miliar,” tukas Uchok retoris.
Dalam proses lelang tersebut, terdapat sebanyak 90 perusahaan yang mengikuti dengan pemenang lelang adalah PT Total Cakra Alam dengan nilai terkoreksi menjadi sebesar Rp 170.181.270.682,-. Menurut Uchok, kemenangan PT Total Cakra Alam pada lelang konstruksi pembangunan gedung PMI Jakarta terasa tidak wajar.
“Karena selama ini, kalau PT Total Cakra Alam kalah tender selalu melakukan protes melalui menyampaikan surat sanggahan kemana-mana. Bisa ke media, bisa ke LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bisa juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dan bisa juga ke Bupati atau Inspektorat. Pokoknya perusahaan ini selalu bikin gaduh,” tandas Uchok heran.
Karena itulah, lanjut Uchok, pihak CBA meminta kepada KPK untuk menyelidiki proyek lelang Konstruksi Pembangunan Gedung PMI Jakarta ini. “Tolong panggil Pj Gubernur Jakarta Heru Budi dan PT Total Cakra Alam ke KPK,” desaknya.
Desakan pemanggilan terhadap Heru Budi dan PT Total Cakra Alam oleh KPK menurut Uchok sangat beralasan, mengingat pada proyek Konstruksi Pembangunan Gedung PMI Jakarta sendiri diduga ada kenaikan anggaran.
“Kenaikan anggaran ini, ada dugaan mark up anggaran dalam proyek Gedung PMI ini. Dan apalagi PT Total Cakra Alam pernah dicatat melakukan pekerjaan kurang baik pada pembangunan Pasar Modern Muara Aman, Lebong, Bengkulu yang telah bertahun-tahun dibangun tapi tidak berfungsi,” tandas Uchok mengakhiri keterangannya.
(rils/rafel)
