BANDAR LAMPUNG, CAKRAWARTA.com – Provinsi Lampung yang dahulu dikenal sebagai daerah tujuan transmigrasi kini bertransformasi menjadi daerah asal transmigran. Perubahan itu mencerminkan keberhasilan pembangunan dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah tersebut.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan hal itu saat melepas calon transmigran di Ballroom Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (16/12/2025). Sebanyak 45 kepala keluarga atau 159 jiwa diberangkatkan menuju lokasi transmigrasi di Desa Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, serta Desa Taramanu Tua, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
“Dulu Lampung adalah daerah tujuan transmigrasi. Kini, Lampung justru menjadi daerah asal transmigran. Ini menunjukkan pembangunan di Lampung telah membawa kemajuan,” ujar Viva Yoga.
Calon transmigran yang diberangkatkan tidak hanya berasal dari Lampung, tetapi juga dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Rinciannya, dari Lampung sebanyak 10 kepala keluarga (33 jiwa), Banten 15 kepala keluarga (27 jiwa), DKI Jakarta 5 kepala keluarga (25 jiwa), dan Jawa Barat 15 kepala keluarga (43 jiwa).
Selain pelepasan terpusat di Bandar Lampung, pemberangkatan calon transmigran juga dilakukan secara daring dari sejumlah daerah. Dari Jawa Tengah dilepas 19 kepala keluarga (73 jiwa), sedangkan dari Jawa Timur sebanyak 16 kepala keluarga (55 jiwa).
Menurut Viva Yoga, perubahan posisi Lampung dari daerah tujuan menjadi daerah asal transmigran menandakan dinamika pembangunan yang berjalan berkelanjutan. Wilayah yang sebelumnya kosong kini berkembang menjadi kawasan ekonomi, sosial, dan budaya yang dihuni masyarakat dari beragam latar belakang.
Ia mengingatkan, Lampung memiliki sejarah panjang dalam program transmigrasi. Pada 1905, pemerintah kolonial Belanda memberangkatkan 155 orang dari Kedu, Jawa Tengah, ke Gedong Tataan untuk bekerja di sektor perkebunan. Program tersebut kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, hingga pemerintahan berikutnya.
“Transmigrasi pertama pada masa Presiden Sukarno tahun 1950 juga menjadikan Lampung sebagai daerah tujuan. Dari sejarah ini, Lampung adalah bagian penting dalam perjalanan transmigrasi nasional,” kata Viva Yoga.
Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, transmigrasi disebutnya memasuki paradigma baru. Program ini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, baik transmigran maupun warga lokal di kawasan transmigrasi.
Negara, kata Viva Yoga, hadir melalui pemberian lahan seluas 1-2 hektar, jaminan hidup selama satu tahun, serta pendampingan dan pemantauan hingga lima tahun. Program transmigrasi juga menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, terutama pembangunan dari desa dan dari bawah guna pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
Keberhasilan program tersebut mendorong banyak pemerintah daerah mengajukan wilayahnya sebagai kawasan transmigrasi. Hingga kini, tercatat sekitar 50 bupati menyampaikan minat serupa.
Dukungan juga datang dari masyarakat setempat. Di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, warga menyediakan lahan seluas 1.000 hektar untuk transmigran. Sementara di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, sejumlah kepala suku menghibahkan tanahnya bagi program transmigrasi.
“Hal ini menunjukkan bahwa transmigrasi dapat berjalan harmonis dengan masyarakat lokal,” ujar Viva Yoga.
Antusiasme juga datang dari calon transmigran. Mursalim, warga Lampung yang akan diberangkatkan, mengaku mengikuti program transmigrasi untuk memperbaiki taraf hidupnya. “Saya siap lahir dan batin untuk diberangkatkan demi masa depan yang lebih baik,” ujarnya.(*)
Kontributor: Ardi W
Editor: Abdel Rafi
