JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Negara bergerak cepat, tetapi birokrasi tertinggal. Itulah potret yang tampak dalam upaya penanganan banjir dan tanah longsor besar yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pengerahan armada udara terbesar dalam beberapa tahun terakhir mulai dari 50 helikopter, pesawat angkut berat C-130J Hercules, hingga Airbus A400M, untuk memastikan bantuan darurat tiba tepat waktu. Namun, energi mobilisasi nasional itu justru tersendat di titik yang paling krusial yakni koordinasi antar lembaga.
Pantauan lapangan menunjukkan lebih dari 400 ton bantuan kemanusiaan masih menumpuk di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Di antara bantuan yang tertahan itu termasuk 15 koli bantuan pangan dan kebutuhan dasar hasil kerja sama Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) yang seharusnya segera dikirimkan kepada warga di daerah paling terdampak Aceh.
Sumber internal yang dihimpun Cakrawarta menyebutkan adanya “saling lempar tanggung jawab” antara Komando Operasi Pangkalan Halim (Gakops Halim) dan Komando Lintas Laut Militer (Kolanmil). Kedua institusi ini disebut tidak kunjung menetapkan siapa yang memegang kendali distribusi logistik udara.
“Semua sudah digerakkan oleh Presiden dengan cepat, tetapi di lapangan koordinasinya mandek. Bantuan menggunung, pesawat siap terbang, namun tidak ada komando tunggal,” ujar Rahman Sabon Nama, Sekretaris Tim Enam Garuda Ratu Prabu, dalam laporan resmi yang dikirimkan kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin, Rabu (10/12/2025).
Di sisi lain, koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga dinilai tidak berjalan efektif. Kementerian Sosial dan berbagai lembaga pendukung dilaporkan kesulitan menyesuaikan alur logistik karena minimnya komunikasi.
Kondisi ini menghambat upaya tanggap darurat nasional. Relawan di Aceh melaporkan potensi kerawanan pangan di sejumlah titik pengungsian apabila bantuan tidak segera diterbangkan.
Desakan untuk Kendali Langsung Presiden
Sejumlah pengamat kebencanaan menilai situasi ini mengancam efektivitas kepemimpinan Presiden Prabowo dalam respons darurat. Meski instruksi presiden telah jelas, lemahnya manajemen bencana di lapangan dapat menggerus kepercayaan publik.
Dalam surat resminya, Tim Enam Garuda Ratu Prabu memberikan tiga rekomendasi kepada Presiden melalui Menhan Sjafrie Syamsuddin:
Memerintahkan Panglima TNI segera mengerahkan pesawat Hercules untuk mengangkut seluruh bantuan yang tertahan di Halim dan mendistribusikannya ke Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk pengiriman lanjutan via helikopter ke daerah terpencil.
Menunjuk figur kepercayaan Presiden untuk mengambil alih koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pengiriman bantuan tidak kembali terhambat birokrasi.
Menghentikan praktik “briefing mengecilkan bencana” di kalangan birokrasi yang dikhawatirkan membuat Presiden tidak memperoleh gambaran utuh mengenai tingkat keparahan bencana.
“Di lapangan, situasinya jauh lebih serius daripada laporan resmi. Jika ada keterlambatan lagi, para korban rawan kelaparan,” tutur Rahman.
Instruksi cepat Presiden dinilai sebagai sinyal kuat bahwa negara menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Namun, tanpa pelaksanaan yang solid, kebijakan strategis tersebut berisiko tidak mencapai sasaran.
Para analis menilai, peristiwa macetnya distribusi bantuan di Halim ini adalah ujian awal bagi pemerintahan Prabowo dalam membangun sistem respons bencana yang terintegrasi. Dengan skala bencana yang besar, koordinasi lintas lembaga seharusnya berjalan lebih cepat dan presisi.
Kini publik menanti langkah korektif pemerintah dalam beberapa jam ke depan. Setiap penundaan bukan hanya mengancam keberlangsungan logistik, tetapi juga kehidupan ribuan warga yang sedang berjuang di tengah bencana.(*)
Editor: Abdel Rafi
