JAKARTA – Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, menyatakan bahwa FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) adalah sebagai ancaman nasional, ancaman negara. Pernyataan itu disampaikan Gatot kala menjadi pembicara di acara Dialog Nasional Munas Kadin ke VIII di hotel Ritz Charlton, Jakarta, Rabu (21/10). Dalam pernyataan tersebut, Panglima TNI menganggap FCTC sebagai proxy war. Tentu saja pernyataan tak biasa itu mendapatkan protes dari beberapa pihak. Salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), melalui keterangan yang disampaikan kepada tim Cakrawarta, Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai apa yang diucapkan Gatot sebagai hal yang tidak jelas dan diluar tupoksi seorang Panglima TNI.
“YLKI melihat pernyataan itu sebagai hal yang absurd, dan bahkan diluar kapasitas sebagai panglima TNI. Banyak masalah pertahanan dan keamanan yang jauh lebih mengancam yang seharusnya lebih urgen disikapi. Sangat disesalkan, sebagai panglima TNI yang seharusnya bersikap dan bertindak strategis, tetapi dalam menyikapi FCTC terlihat sangat gegabah dan tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya, ” ujar Tulus di Jakarta, Jumat (23/10) malam.
Menurut Tulus, apa yang dilakukan Gatot menunjukkan bahwa dirinya hanya menerima masukan dari satu arah saja, yakni pihak yang berkepentingan langsung dengan industri rokok. Menurutnya, pola pikir seperti itu yang justru sangat membahayakan kepentingan nasional.
“Panglima TNI tidak melihat kasus FCTC dalam konteks yang lebih luas, baik dalam perspektif hukum internasional, dan dinamika politik internasional. Saat ini FCTC sudah diratifikasi oleh lebih dari 181 negara di dunia. Hanya Indonesia dan beberapa negara kecil di Afrika yang tidak menandatangani dan belum meratifikasi/mengaksesi FCTC. Justru kondisi inilah yang seharusnya Panglima TNI merasa malu. Nihilnya Indonesia dengan FCTC, dan mengakibatkan menggurita industri rokok di semua lini, justru fenomena yang sangat membahayakan kepentingan negara. Apalagi saat ini semua industri rokok kretek nasional telah dimiliki oleh asing,” imbuh Tulus.
Tulus menambahkan, secara historis yang menginisiasi lahirnya FCTC justru negara-negara berkembang, seperti India, Brazil, Bangladesh dan bahkan Indonesia.
“Negara-negara maju awalnya menolak FCFC, karena khawatir akan meruntuhkan industri rokok di negarnya. Jadi sangat tidak masuk akal jika kita meratifikasi FCTC akan terjebak pada proxy war seperti yang diklaim Panglima TNI,” pungkas Tulus.
(ta/bti)
