Vonis Anas Urbaningrum Jadi Bahan Perdebatan

64
ilustrasi. (foto: istimewa)

 

Apa yang diungkapkan Komisi III DPR RI sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat, di mana mereka akan mengevaluasi kinerja Mahkamah Agung (MA) yang telah banyak ‘menyunat’ vonis sejumlah koruptor, termasuk memangkas hukuman mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari 14 tahun menjadi delapan tahun penjara.

Itu yang dikatakan anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto baru-baru ini. Menurut dia, evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja pimpinan MA yang benar, apakah saat Artidjo Alkostar masih menjabat sebagai Hakim Agung atau setelahnya.

“Apakah MA sekarang ini memang yang benar atau MA dulu yang benar, ini perlu kita dalami,” kata Wihadi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meminta MA memberi argumen soal alasan ‘menyunat’ hukuman para koruptor di tingkat PK. Argumen ini diperlukan agar tak ada kecurigaan dari masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Terlebih, putusan yang mengurangi hukuman para terpidana koruptor marak usai MA ditinggal Artidjo.

“Jangan sampai muncul anekdot, hukum bukan soal hukumnya tapi siapa hakimnya,” katanya.

Siapa Anas Urbaningrum?

Dikutip dari berbagai sumber, Anas Urbaningrum sebelumnya sangat aktif berorganisasi. Ia adalah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pada Kongres HMI 1997, Anas terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI.

Di masa Nurcholis Madjid atau lebih akrab dipanggil Cak Nur masih hidup, Anas Urbaningrum bersama-sama turut dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi Tim Perumus KPU yang kemudian dikenal sebagai Tim 11.

Tim ini diketuai oleh Cak Nur, hingga lembaga ini jadi dan disahkan Cak Nur sendiri yang kemudian tidak pernah terlibat lebih lanjut di KPU. Sementara Anas Urbaningrum masih terlibat di KPU, bahkan hingga ia demisioner sebagai Ketum PB HMI, ia pun masih aktif di KPU. Atas jasanya ini, ia dianugerahkan Bintang Jasa Utama dari Presiden RI, 1999.

Anas sendiri kemudian memasuki kancah politik praktis dengan bergabung ke Partai Demokrat pada tahun 2005, yang menurutnya adalah kendaraan yang tepat untuk melaksanakan gagasannya, karena Partai Demokrat memiliki ideologi nasionalis-religius. Praktis, pada tahun itu pun, ia mengundurkan diri dari KPU.

Kiprah Anas Urbaningrum dalam politik praktis terbilang lancar, ia berhasil menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 dengan mencalonkan diri di kota kelahirannya Blitar, Jawa Timur. Kemudian, ia dipercaya menjadi Ketua Fraksi Demokrat DPR RI dan berhasil mensolidkan barisan Partai Demokrat yang saat itu diterpa isu Skandal Bank Century.

Pada Kongres ke-2 Partai Demokrat di Bandung pada 20-23 Mei 2010, Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan menjadikannya ketua umum parpol termuda pada saat itu.

Selain sebagai politisi, pria kelahiran Blitar, 15 Juli 1969 yang dikenal sebagai intelektual yang cakap. Ia sendiri menulis beberapa buku di antaranya: “Menuju Masyarakat Madani: Pilar dan Agenda Pembaruan (1997),” Jangan Mati Reformasi: HMI dan Ikhtiar Sejarah Menuju Indonesia Baru (1999), ” Ranjau-Ranjau Reformasi: Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto (1999).”

Juga Anas menulis buku: “Pemilu Orang Biasa: Publik Bertanya Anas Menjawab (2004),” Islamo-demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid (2004),” Melamar Demokrasi: Dinamika Pemilu Indonesia (2004), ” Menjemput Pemilu 2009 (2008), “Takdir Demokrasi: Politik untuk Kesejahteraan Rakyat (2009), ”  Bukan Sekadar Presiden: Daya Gugah SBY sebagai Seorang Pemimpin (2009), ” Revolusi Sunyi: Mengapa Partai Demokrat dan dan SBY Menang Pemilu 2009 (2010).”

Pemikiran Anas Urbaningrum sendiri meyakini bahwa jalan terbaik bagi terbentuknya negara Indonesia yang demokratis adalah demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan dan juga keislaman. Ia memiliki pemikiran serupa dengan Cak Nur terkait hal ini.

Menurutnya proses Reformasi ini jangan sampai hanya pada tahap perubahan rezim, namun tidak melahirkan perubahan yang fundamental dalam kesejahteraan rakyat. Memang demokrasi baginya pasti akan melahirkan kegaduhan dan perbedaan pendapat, namun itu semua adalah dialektika biasa dalam alam demokrasi untuk menciptakan kedewasaan berpolitik.

Tampilnya Anas sebagai ketum parpol pemenang pemilu saat itu, membuatnya disegani bahkan oleh lawan-lawan politiknya. Bahkan usianya yang muda, membuatnya dianggap sebagai “rising star” dalam perpolitikan Indonesia, beberapa orang pun menjagokannya sebagai calon presiden Indonesia masa depan.

Rupanya tak disangka karier Anas tidak semulus yang diperkirakan, terkuak Skandal Wisma Atlet. Namanya diseret oleh Nazaruddin dalam kasus tersebut. Belum lagi isu perseteruannya dengan SBY, karena SBY sendiri saat Kongres Demokrat 2010 mendukung Andi Malaranggeng. Pertikaian internal ini diperparah, dengan banyaknya petinggi Demokrat yang kemudian diciduk KPK dan anjloknya elektabilitas Partai Demokrat.

Akhirnya pada tahun 2013, Anas terpaksa mengundurkan diri dan posisi ketum, dalam Kongres Luar Biasa (KLB) dan posisinya diambil alih oleh SBY. Anas Urbaningrum menyatakan, ia mengundurkan diri agar dapat lebih fokus melanjutkan proses hukumnya.

Selepas dari Partai Demokrat, Anas kemudian mendirikan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Banyak kader-kader Demokrat yang merupakan loyalis Anas, seperti I Gede Pasek Suardika dan Tri Dianto yang kemudian bergabung dengan PPI.

Anas kemudian divonis 14 tahun penjara, vonis ini cukup berat berbeda dengan orang-orang yang diduga terlibat skandal seperti Andi Malaranggeng mendapat vonis yang lebih ringan dan sekarang sudah bebas.

Dengan vonis berat ini tentunya bermaksud untuk mematikan karier politik Anas Urbaningrum. Saat itu banyak isu beredar yang merujuk adanya kekhawatiran apabila Anas berkuasa di Demokrat, maka Demokrat akan bernasib seperti PKB saat dipimpin Cak Imin di mana trah Gus Dur disingkirkan dan Cak Imin berkonflik dengan Gus Dur. Saat itu Anas merujuk adanya ‘Sengkuni’ yang hendak mengadu dombanya dengan SBY.

Sebetulnya, Anas merupakan orang yang loyal pada SBY. Bahkan Anas menulis buku “Bukan Sekadar Presiden: Daya Gugah SBY sebagai Seorang Pemimpin(2009),” di mana dalam buku ini ia memuji SBY setinggi langit.

Dalam bukunya yang terkenal “Revolusi Sunyi (2010),” Anas tetap memuji SBY dan Partai Demokrat yang menurutnya dapat memenangkan Pemilu 2009, berkat apa yang disebutnya sebagai ‘Revolusi Sunyi’ yaitu parpol menang bukan lewat publikasi dan propaganda politik yang berlebihan dan gaduh, namun lewat aksi-aksi nyata dalam masyarakat. Buku ini ia perkuat dengan data statistik dan tabel-tabel agar terlihat meyakinkan.

Selanjutnya, hubungan silaturahim antara Anas Urbaningrum dengan keluarga besar SBY, meski ia masih dalam status tahanan, tidak pernah putus. Hal ini terlihat jelas ketika istri dari Presiden Republik Indonesia keenam, SBY, yaitu Hajah Kristiani Herrawati, S.I.P., atau lebih dikenal dengan nama Ani Yudhoyono, meninggal dunia pada 1 Juni 2019 di Rumah Sakit Universitas Nasional, Singapura.

Sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum turut berduka.

Anas berdoa yang terbaik untuk Ani Yudhoyono dan keluarga yang ditinggalkan agar tabah menghadapi.

“Turut berduka atas wafatnya Ibu Ani Yudhoyono, semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa sabar dan tabah. Kita antar dengan doa terbaik,” tulis Anas dalam secarik kerta.

Tulisan itu diunggah oleh akun Twitter Anas Urbaningrum. Kertas itu dititipkan kepada sahabat yang berkunjung ke Lapas Sukamiskin. Anas saat ini masih harus menjalani vonis penjara di Lapas Sukamiskin.

Sahabat karib Anas, Tridianto membenarkan bahwa itu tulisan tangan Anas. Menurut dia, tulisan tangan itu dititip ke rekan-rekannya yang berkunjung menjenguk Anas di Sukamiskin.

“Iya betul (tulisan tangan Anas),” kata Tri.

Anas Menulis Kata Pengantar dalam Buku Itu

Sebuah buku setebal 164 halaman terbit tahun 2013. Buku itu berjudul: ” Perpecahan HMI, Menggugat Kenangkitan Intelektual ” yang ditulis Ali Asghar dan Aridho Pamungkas. Diterbitkan Bumen Pustaka Emas, Jakarta, 2013. Buku ini bercerita tentang perpecahan HMI yang dimulai di masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan diterapkannya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

HMI yang awalnya hanya berazaskan Islam terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama, tetap mempertahankan azas Islam, sedangkan kubu kedua, berazaskan Pancasila, sesuai kebijakan Presiden Soeharto pada waktu itu. Ini merupakan titik awal perpecahan HMI.

Pihak yang tetap mempertahankan azas Islam dalam HMI, menamakan diri ya sebagai HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), sedangkan yang satunya mengikuti kebijakan Presiden Soeharto, menamakan diri dengan HMI-DIPO, dikarenakan beralamat di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Di dalam Bab 11 berjudul: Suara Alumni HMI,” khususnya halaman 97-102, saya menulis tentang: “HMI Bersatulah ! .”

Ketika di Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Papua, saya adalah aktivis HMI Cabang, Jayapura, Papua. Sekretaris I HMI Cabang Jayapura (1977-1978), Ketua Umum Lemabaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI)-HMI Cabang Jayapura (1978-1979) dan (1979-1980).

Tahun 1980, ketika di Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, adalah Ketua Umum LHMI-HMI Cabang Padang.

 

DASMAN DJAMALUDDIN

Wartawan Senior