SURABAYA – Pasca kemenangan kembali Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 bahkan ditandai pula dengan pertemuan antar kedua capres yang berlaga hari ini, Sabtu (13/7/2019) di MRT Jakarta, kondisi politik nasional mulai lebih kondusif.
Hal ini menjadi kesempatan bagi Jokowi untuk lebih bisa mengakomodir kekuatan-kekuatan yang ada di lapisan masyarakat ke dalam tubuh Kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid II.
Di satu sisi, banyak suara-suara bermunculan terkait siapa yang seharusnya direkrut oleh Jokowi untuk mengisi slot kementerian sehingga mampu mewujudkan visi-misi yang diusungnya selama ini. Ironisnya suara tersebut didominasi suara para petinggi partai politik (parpol). Ini tentu sangat disayangkan.
Menurut pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman, P.hD saat ini menjadi momentum presisi bagi Presiden Jokowi untuk tak hanya mendengar dan atau mengakomodir menteri asal parpol. Menurut alumnus Murdoch University tersebut, Jokowi juga bisa merekrut para pembantunya itu dari unsur masyarakat sipil (civil society) semisal kampus.
“Bahwa kita ini dalam rangka membangun suatu pemerintahan yang responsif terhadap dorongan civil society dan sejalan dengan prinsip good governance, untuk rekrutmen kementerian mestinya memang tidak hanya dari parpol. Saatnya Pak Jokowi juga mengisi Kabinetnya dari ruang masyarakat sipil semisal dari dunia kampus,” ujar Airlangga pada Sabtu (13/7/2019) saat ditemui cakrawarta.com di sebuah kafe di Surabaya Timur.
Menurut Airlangga slot kementerian dari unsur kampus perlu diwujudkan Presiden Jokowi agar kementerian nantinya tidak hanya menjadi perpanjangan kepentingan parpol tapi lebih luas lagi.
“Jika kementerian-kementerian didominasi tokoh parpol nantinya Kabinet Indonesia Kerja jilid II akan beresiko menjadi apa yang kita sebut sebagai lame duck. Ini tidak bagus. Karena itu, kita perlu mendorong unsur kekuatan masyarakat sipilnya khususnya dunia kampus untuk mengurangi resiko tersebut,” pungkas dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.
(bus/bti)
