JAKARTA – Keputusan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang menyatakan keluar sebagai pihak yang mendukung kebijakan plastik berbayar dan menggratiskan kembali tas plastik pada konsumennya diprotes oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI menilai keputusan tersebut menunjukkan Aprindo tidak punya concern untuk pengurangan sampah plastik yang ditimbulkan dari transaksi bisnisnya.
“Seharusnya Aprindo mendorong semua anggotanya untuk menerapkan kebijakan serupa,” tegas Tulus Abadi dalam keterangan persnya kepada awak media, Senin (3/10/2016).
Namun demikian, lanjut Tulus, rontoknya uji coba plastik berbayar ini menunjukkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) inkonsisten. Hal itu terbukti dengan lemahnya regulasi yang ada. “Kementerian LHK terlalu lamban dalam menggodok penguatan regulasi plastik berbayar,” imbuh Tulus.
Padahal menurut Tulus, dukungan publik terhadap upaya pengurangan sampah plastik melalui plastik berbayar sudah lumayan tinggi. Hal itu didasarkan pada hasil survei YLKI pada Maret 2016 dimana sebanyak 26,8% konsumen dapat memahami bahwa kebijakan palstik berbayar adalah untuk pengurangan sampah plastik.
“Gagalnya uji coba kebijakan plastik berbayar menunjukkan Pemerintah tidak mempunyai roadmap yang jelas untuk pengurangan konsumsi plastik. Kementerian LHK dengan program plastik berbayar dan Kementerian Keuangan dengan wacana pengenaan cukai pada plastik. Kedua kebijakan ini seharusnya terintegrasi. Tidak jalan sendiri-sendiri,” papar Tulus.
YLKI juga menilai ketidakjelasan kebijakan plastik berbayar juga terindikasi dengan tidak jelasnya penggunaan dana yang diperoleh dari plastik berbayar itu.
“Seharusnya dana yang dikoleksi dari plastik berbayar dikembalikan menjadi dana publik untuk penanggulangan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik,” pungkasnya.
(bm/bti)
