Apa yang direncanakan partai dakwah saat ini? Menjadi pemain utama perpolitikan nasional di tengah kegamangan kepimimpinannya? Menguasai pilkada serentak berbagai daerah di tengah kendornya kerja mesin partai, yang dulu disebut paling efisien? Atau mengajukan calon presiden (capres) alternatif ditengah menepi atau tenggelamnya tokoh-tokoh pengerek suara partai?
Semua serba tanggung bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selain ‘prestasi’ sebagai partai yang ‘aman’ karena ketahuan -meski samar- jadi pendukung pemerintah, elektabilitasnya terus merosot. Tiga lembaga survei ternama, Median, SMRC dan Poltracking, merilis keterpilihan PKS jika pemilu dilaksanakan sekarang di kisaran 3%. Median menyebut 3,8% sementara SMRC dan Poltracking 3,3%. Jika dibanding Juni 2017 lalu, angka itu turun dari sekitar 4,3%.
Kegelisahan tak nampak di wajah elit PKS, padahal kader di bawah mulai gregetan. Sejak pengurus pusat yang sekarang dilantik, kader mengira akan ada gerakan yang ‘breakthru’ untuk melakukan pembebasan partai dari sekedar partai kelas bawah, untuk naik jadi minimal kelas menengah. Aspirasi anak muda, kelompok yang dahulunya sangat dibanggakan PKS sebagai rotor, menggelegak karena menemukan kebuntuan.
Jika didalami, persoalan PKS bukan hanya pada kerja partai. Hasil-hasil survei itu menguak fakta yang semestinya jadi pelajaran. Dalam riset Median, tiga dari empat empat partai teratas diasosiasikan sebagai representasi tokohnya. Top of mind PDIP adalah “partainya Jokowi” (16,8%), lalu Gerindra adalah “partainya Prabowo” (34,7%) dan Demokrat adalah “partainya SBY” (32,2%). Di urutan 10, menyeruak nama Agus Yudhoyono sebagai yang paling diingat tentang Demokrat. Nama baru yang disemai di Pilkada Jakarta kemarin tampak mulai mekar.
Andai Jokowi keluarkan statement bukan lagi bagian dari PDIP, maka banteng akan jatuh. Itu sebabnya dalam banyak candaan politik ibukota, Jokowi dianggap paling cocok memimpin Partai Golkar karena beringin memang sedang ingin menggoda RI-1 pasca Setya Novanto, merebut popularitas tertinggi dari si merah. Prabowo dan SBY cenderung jadi kultus di partainya, tapi bagaimanapun nama keduanya telah menolong elektoral parpol. Hanyalah Golkar dari empat partai terbesar yang tak mencuatkan sosok, melainkan alasan historis-tradisional pembangunan selama dipimpin Suharto.
Kembali ke soal PKS, kemana dia? Top of mind PKS sama dengan PAN dan PKB, yaitu “partai relijius”. Tidak ada tokoh disana. Bahkan dari top 10, PAN masih ‘ditolong’ Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ada doktrin, atau kultur organisasi yang tak dipublikasikan di dalam tubuh PKS bahwa sistem dan organisasi tak boleh dikalahkan figur dan tokoh. Nama beken asal partai dakwah ini, terutama dari kelompok pembaharu yang progresif, tak secara serius dirawat untuk makin besar.
Nama seperti Fahri Hamzah yang jadi national opinion leader ditarik dalam kubangan konflik dengan elit, sehingga popularitasnya yang menyentuh 60% secara nasional tak memberi magical effect pada PKS. Partai ini terjerumus hingga dikhawatirkan tak lolos Electoral Treshold (ET).
Artinya apa? Publik tahu Fahri Hamzah tapi tak ingat partai dakwah tempat dia bernaung. PKS tak mendapat kredit dari popularitas Fahri sebagai suara paling vokal dari senayan yang konsisten membela umat Islam yang dua tahun ini gelombangnya terus membesar.
Demikian juga nama-nama seperti Anis Matta atau Mahfudz Sidik yang telah lama jadi media darling. PKS memakai cara menteri Susi, menenggelamkan potensi dan manuver politik figur yang mereka punya dengan dalih “partai ini tak boleh kalah besar oleh nama tokohnya”. Dan kita sudah bersiap menghadapi 2018 dan 2019. Tahun politik yang wajah pertarungannya berubah.
Tren populisme menuntut sosok heroik. Pileg-pilpres serentak menanti sosok yang keluar menjadi idola publik agar bisa menolong perolehan suara partai. Jadi, apa yang sedang direncanakan PKS?
ERVANDIYUSUF
Peneliti dan pengamat politik
