JAKARTA – Seringnya pejabat daerah meninggalkan wilayah kerjanya dengan alasan yang terkesan dibuat-buat membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo angkat bicara.
Tjahjo sendiri bisa memaklumi jika seorang pejabat daerah mengajukan ijin pergi untuk berobat. Namun yang terjadi malah terkesan memanfaatkan pemakluman itu. Setiap minggu ada saja pejabat yang keluar kota atau berkunjung ke negara lain dengan alasan beragam.
“Termasuk sering, ada yang minggu pertama sakit, oke, minggu kedua ijin umroh, minggu ketiga ketiga keluar negeri. Keempat izin ke luar negeri lainnya, Kok ga sekali jalan. Jadi apapun pejabat daerah itu sebanyak mungkin waktunya di daerah,” ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Kamis (20/8).
Saat ini, sanksi yang diberikan Kemendagri hanya sebatas peringatan saja. Tapi, jika pejabat yaang sering melancong itu bermain-main dengan penyerapan anggaran di daerah, Tjahjo bakal bertindak tegas. Ia mengakui sudah menetapkan aturan jika mereka tak bekerja sesuai arahan.
“Kita ada kebijakan khusus. Kalau sampai penyerapan anggaran minim, ya jangan salahkan ada pengurangan dana alokasi khusus (DAK) dan sebagainya,” imbuhnya.
Para Menteri Geram
Sebelumnya, para menteri sempat geram dengan ulah pejabat daerah khususnya di Papua. Hal itu dipicu absennya mereka saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke sana. Bahkan, kejadian itu sampai terulang dua kali.
Menteri Pertahanan (Menhan) contohnya, Ryamizard Ryacudu menuduh pejabat daerah di Papua tidak memiliki rasa hormat. Mantan KASAD itu sampai tak habis pikir bagaimana kejadian memalukan itu terulang. Seharusnya, mereka paham akan jadwal Presiden yang akan mengunjungi wilayah kerja mereka sehingga tidak mengalihkan tugas penyambutan pada Sekretaris Daerah (Sekda).
“Itu dimana hormatnya coba sama presiden. Mereka tak pernah disitu, di Singapura lah, dimana,” kata Ryamizard.
Menurut kabar yang beredar, sikap Gubernur Papua itu dilatar belakangi hasil tambang emas di Papua yang dikelola Freeport tidak dapat dinikmati masyarakat lokal. Sehingga perlu mengadakan protes untuk menunjukkan keseriusan mereka dengan tidak menyambut Joko Widodo. Disinggung kabar itu, Menhan semakin geram.
Menurut Menhan tidak perlu Papua memikirkan Freeport, karena anggaran untuk Papua sudah cukup besar.
“Gak usah pikirin Freeport. Ada 37 Triliun APBD kita buat Papua. Dibagi coba, sekitar tiga juta penduduk, mewah itu. Tiap penduduk dapat ratusan juta. Tapi hormatnya dimana dua kali Presiden ke sana ga dijemput Gubernur,” tegasnya.
(msa/bti).
