Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan separatis yang didirikan tahun 1965. Mereka bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat lepas dari Pemerintah Indonesia.
Istilah (Kelompok Kriminal Bersenjata) KKB merupakan istilah yang pas untuk mengatakan bahwa mereka kelompok bersenjata dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi setiap kelompok bersenjata di NKRI harus ditumpas habis. Setelah kemerdekaan banyak sekali kelompok bersenjata, seperti Pemerintahan Revolusioner RI di Sumatera Barat, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan gerakan separatis lainnya.
Ketika saya kuliah di Universitas Cenderawasih di Abepura, Jayapura, terakhir tahun 1979 setelah meraih Sarjana Muda Hukum, OPM banyak berkeliaran di kampus. Karena saya terlibat organisasi ekstra Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pangdam Cenderawasih waktu itu, CI Santoso, mantan Komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) sering menanggil saya untuk berdiskusi tentang OPM. Jadi saya paham betul tentang sepak terjang OPM di Papua, khususnya di kampus Universitas Cenderawasih.
Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya.
OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah bagian Indonesia maupun negara-negara Asia lainnya. Warna kulit dan spesifik tubuh mereka, tidak sama dengan penduduk Indonesia lainnya. Fakta sejarah menunjukkan, Papua bersatu ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia, dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia.
Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.
Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun, pemerintahan ini berumur pendek karena ternyata segera ditumpas oleh militer Indonesia di bawah perintah Presiden Soeharto.
Tahun 1982, Dewan Revolusioner OPM didirikan di mana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat international untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non-Blok (GNB), Forum Pasifik Selatan, dan Association of South East Asia Nation (ASEAN).
Latar belakang pemberontakan biasanya diawali dari ketidakpuasan masyarakat daerah atas kebijakan pemerintah yang dirasa kurang adil. Ketimpangan ekonomi, benar menjadi salah satu faktor.
Saya lihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memang biasanya membangun infastruktur daerah-daerah terdalam yang terabaikan, terlihat sudah mulai membangun jalan antar daerah di Papua. Setelah itu bahan makanan dan hasil bumi yang lain bisa cepat sampai ke penduduk Papua. Inilah masalah Papua yang harus cepat-cepat diatasi.
DASMAN DJAMALUDDIN
Jurnalis, Sejarawan dan Penulis Senior
