JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, menilai menguatnya solidaritas warga dalam berbagai krisis sosial dan kemanusiaan menunjukkan adanya persoalan legitimasi negara dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Menurut Agung, dalam sejumlah peristiwa bencana dan krisis sosial, bantuan justru lebih dahulu datang dari inisiatif warga, sementara negara kerap hadir belakangan melalui mekanisme administratif dan pengaturan formal.
“Bantuan sering bergerak lebih cepat karena didorong oleh kebutuhan langsung dan empati warga. Negara bekerja melalui prosedur, sehingga responsnya tidak selalu seiring dengan urgensi di lapangan,” ujar Agung dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).
Ia mencontohkan penggalangan donasi publik untuk korban bencana di Sumatera pada awal Desember yang berhasil mengumpulkan dana hingga miliaran rupiah hanya dalam hitungan hari. Di Yogyakarta, sejumlah warung makan juga membuka dapur umum secara swadaya bagi mahasiswa perantau dari daerah terdampak bencana.
Agung menilai pola tersebut bukan peristiwa baru. Solidaritas warga, kata dia, telah lama menjadi mekanisme bertahan masyarakat ketika negara dinilai absen atau tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik. Salah satu contohnya terlihat dalam perjuangan petani di kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, yang membangun jaringan solidaritas pangan dan logistik secara mandiri selama bertahun-tahun.
“Solidaritas itu tidak hanya menopang kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperkuat daya tahan sosial dalam menghadapi kebijakan yang dianggap mengancam ruang hidup,” katanya.
Agung berpendapat, pada titik tertentu, solidaritas warga tidak lagi semata menjadi aksi kemanusiaan, melainkan berkembang menjadi praktik politik. Melalui solidaritas, masyarakat membangun kepercayaan, jejaring, dan kemampuan mengorganisasi diri tanpa bergantung sepenuhnya pada negara.
Ia juga menyoroti kecenderungan negara yang justru menjadi lebih aktif ketika solidaritas warga telah membesar. Inisiatif masyarakat, menurut Agung, kerap diposisikan sebagai aktivitas yang perlu diawasi atau ditertibkan.
“Di situ muncul paradoks. Negara terlambat hadir di awal krisis, tetapi kemudian merasa berhak mengatur mereka yang lebih dulu menutup kekosongan,” ujarnya.
Menurut Agung, kondisi tersebut memunculkan proses evaluasi diam-diam dari masyarakat terhadap negara. Legitimasi, kata dia, tidak hanya diukur dari kewenangan formal atau regulasi, tetapi dari kehadiran nyata dan keberpihakan dalam situasi genting.
“Ketika solidaritas warga bekerja lebih efektif, masyarakat mulai bertanya tentang fungsi kekuasaan yang absen. Itu bukan emosi sesaat, melainkan proses penilaian politik yang perlahan,” katanya.
Agung menegaskan bahwa penguatan solidaritas warga seharusnya dibaca sebagai peringatan bagi negara untuk memperbaiki kehadiran dan responsnya, bukan sebagai ancaman terhadap otoritas.(*)
Editor: Abdel Rafi
