Kekejaman anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) menjelang 30 September 1965 tidak hanya terjadi di Jakarta, juga terjadi di Surabaya. Pada waktu itu yang menjadi Panglima Kodam VIII/ Brawijaya adalah Letnan Jenderal TNI Basoeki Rachmat.
Halaman 53 Buku Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar oleh Dasman Djamaluddin (Jakarta: Grasindo, Agustus 1998), terungkap dengan jelas, jika Letjen TNI Basoeki Rachmat masih di Surabaya, ia sudah tentu dibunuh. Tetapi untunglah, ia sedang berada di Jakarta.
Sudah tentu kekejaman anggota PKI sama halnya dengan kekejaman di dalam film G30S/PKI.
Baru-baru ini Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, juga membuat pernyataan tentang film Gerakam 30 September/PKI.
Gatot Nurmantyo adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebelumnya, Gatot merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Ia lahir tanggal 13 Maret 1960 (usia 60 tahun) di Tegal. Masa dinas: 1982–2018
Suatu peristiwa yang tidak mungkin dilupakan Gatot Nurmantyo adalah ketika pada tahun 2017, ia bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara nonton bareng (nobar) film G30S/PKI yang digagas Gatot Nurmantyo sendiri yang kala itu menjabat sebagai Panglima TNI.
Acara nobar digelar di Markas Korem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat. Warga turut hadir.
Meski film G30S/PKI menegangkan, namun acara berlangsung santai. Presiden Jokowi bahkan menyempatkan diri bertegur sapa dengan warga yang hadir.
“Empat setengah jam saya lihat. Ini yang ketiga kalinya,” kata Jokowi usai upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu, pada tanggal 1 Oktober 2017 itu.
Tiga bulan kemudian yaitu Desember 2017, Marsekal Hadi Tjahjanto yang saat itu menjabat Kepala Staf Angkatan Udara diangkat sebagai Panglima TNI. Marsekal Hadi menggantikan posisi Gatot yang tengah memasuki masa purnabakti pada April 2018.
Jika melihat periode pergantian itu, tidak ada yang aneh, karena Gatot akan memasuki masa pensiun. Tetapi pernyataan Gatot beberapa hari yang lalu di salah satu stasiun TV dan media.on. line, berbeda.
Pergantian jabatan itu disoal Gatot. Dia menyebut dirinya digantikan dengan Marsekal Hadi lantaran menginisiasi acara nobar film G30S/PKI.
“Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDI, menyampaikan, ‘Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti’,” kata Gatot.
Perlu juga dicatat, bahwa DPR ketika itu pun, mengingatkan, telah menyepakati untuk memberhentikan Gatot dan mengangkat panglima baru TNI. Seluruh fraksi di DPR aklamasi setuju memberhentikan Gatot Nurmantyo.
Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo tentang perintah menonton Film G30S/PKI dibantah oleh Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian.
Ia menegaskan, sekarang bangsa Indonesia sedang bersiaga dan melakukan upaya dalam menghadapi wabah virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Itu yang utama, yang diungkapkan Donny Gahral Adian. Pun yang kedua, ia pun menyesalkan pernyataan Gatot. Sama halnya dengan pernyataan beberapa politisi yang lain, bahwa pergantian Gatot pergantian pimpinan TNI pasti dilakukan jika masa jabatannya sudah habis.
Gatot Nurmantyo memang menggaungkan kembali kebangkitan PKI. Ya, di sinilah letaknya terjadi banyak silang pendapat.
Analisis Refly mempertanyakan, mengapa Jenderal Gatot pensiunnya dipercepat?
Bahkan untuk hal ini, Gatot Nurmantyo menyurati Presiden Jokowi, minta waspadai PKI Gaya Baru.
Adalah Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Tubagus Hasanuddin alias TB Hasanuddin, mantan ajudan presiden B.J. Habibie, buka-bukaan tentang sebab Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo dicopot dari jabatannya sebagai panglima TNI di masa Presiden Joko Widodo.
TB Hasanuddin sekalian membantah klaim Gatot bahwa sang jenderal diberhentikan akibat membuat gerakan atau seruan menonton bersama film Gerakan 30 September atau G30S/PKI.
Pemecatan Gatot, katanya, tidak ada hubungannya dengan ajakan menonton film G-30-S/PKI seperti yang diceritakan. Gatot saat itu diberhentikan murni karena telah memasuki masa pensiun sebagai prajurit TNI.
“Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya, dan akan segera memasuki masa pensiun,” kata Hasanuddin kepada wartawan, Kamis, 24 September 2020.
Gatot, katanya, menjabat panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017. Jika dilihat dari tahun kelahiran Gatot, yakni 13 Maret 1960, sang jenderal mestinya pensiun pada 1 April 2018.
“Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi panglima TNI, masih ada sisa waktu tiga bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun; banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya,” ujar Hasanuddin, yang juga anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP.
Menurutnya, jika mengacu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ayat (1) TNI dipimpin oleh seorang panglima. Kemudian pada ayat (2) berbunyi Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah persetujuan DPR.
Dengan begitu, pengangkatan Jenderal Gatot Nurmantyo dilakukan atas persetujuan DPR. Begitu juga pemberhentian Gatot tidak hanya atas keputusan Presiden tetapi juga atas persetujuan DPR.
DPR ketika itu, Hasanuddin mengingatkan, telah menyepakati untuk memberhentikan Gatot dan mengangkat panglima baru TNI. Seluruh fraksi di DPR aklamasi setuju memberhentikan Gatot Nurmantyo.
DASMAN DJAMALUDDIN
Sejarawan dan Wartawan Senior
