Situasi di Libya semakin tidak menentu setelah Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi pada hari Sabtu, 20 Juni 2020 menyatakan, Mesir memiliki hak untuk campur tangan di negara tetangganya Libya.
Libya setelah jatuhnya Moammar Khadafi yang digulingkan pasukan Amerika Serikat (AS), hingga hari ini tetap tidak menentu. Sudah tentu hal ini sama dengan apa yang terjadi di Irak setelah AS dan pasukan Sekutu menggulingkan pemerintahan Presiden Saddam Hussein.
Di Libya sekarang terjadi dua kekuatan besar yang saling menyerang satu dengan lain. Pertama, Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang menguasai ibu kota Libya, Tripoli. Mereka didukung Turki dan AS.
Kedua, pasukan Tentara Nasional Libya (LNA) yang berbasis di Benghazi, Libya Timur, kota terbesar kedua setelah Tripoli. Pasukan inilah yang didukung Mesir selama ini.
Sebagai negara tetangga, sudah tentu Mesir cemas jika Khalifa Haftar akan berkuasa di Libya. Tetapi Jika Mesir melakukan intervensinya, bagaimana hubungan antara Mesir dan AS yang di masa el-Sisi sangat baik?
Sosok Khalifa Haftar mungkin masih kalah populer jika dibandingkan dengan Muammar Khadafi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pria 75 tahun itu meski sudah dibantu AS dan Turki, belum menunjukkan bahwa ialah yang akan menjadi pemimpin Libya di masa mendatang. Benar bahwa ia dilaporkan sebagai pemain kunci bagi perdamaian dan stabilitas keamanan di Libya. Tetapi negeri di Timur Tengah yang kaya akan sumber minyak tersebut jika Presiden Mesir benar melakukan intervensinya ke Libya, maka akan terjadi kekacauan baru di sana.
Pasukan Haftar
Haftar yang didukung Turki dan AS ini, pada tahun 1987, pernah ditawan oleh Chad, tetangga sebelah barat Libya, setelah berhasil dipancing ke dalam perangkap, sehingga mempermalukan Khadafi. Saat ditawan, ia bersama dengan perwira-perwira lainnya membentuk kelompok yang ingin menjatuhkan Khadafi.
Pada tahun 1990, Haftar dilepaskan pemerintah Chad berkat persetujuan dengan pemerintah AS. Ia lalu menghabiskan waktu selama dua dasawarsa di Langley, Virginia, dan mendapat kewarganegaraan AS. Haftar hidup dengan nyaman di Virginia (relatif dekat dengan marks CIA) dari tahun 1990-an hingga tahun 2011.
Pemerintahan Khadafi marah sekali atas penghianatan Haftar. Pada tahun 1993, diadakan pengadilan “in absentia” di Libya yang menjatuhkan vonis hukuman mati atas tuduhan kejahatan terhadap pemerintahan Libya pimpinan Khadafi.
Pada tahun 1990, Haftar berkat persetujuan dengan pemerintah AS, menghabiskan waktu selama dua dasawarsa di Langley, Virginia, dan mendapat kewarganegaraan AS. Haftar hidup dengan nyaman di Virginia (relatif dekat dengan marks CIA) dari tahun 1990-an hingga tahun 2011.
Haftar dukungan AS ini kemudian memegang jabatan senior di dalam kepemimpinan pasukan yang menjatuhkan Khadafi selama perang saudara di Libya pada tahun 2011.
Setelah pasukan Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terus membombardir Libya, akhirnya Khadafi berhasil dibunuh pada 20 Oktober 2011 di Sirte, Libya.
Tahun 2014, Haftar menjadi komandan Angkatan Darat Libya setelah Kongres Nasional Umum (GNC) menolak menyerahkan kekuasaan pada akhir masa jabatannya. Haftar melancarkan kampanye militer melawan GNC dan sekutu-sekutunya yang berhaluan Islam fundamentalis. Akibatnya, terjadinya Perang Saudara Libya Kedua.
Sebelumnya Presiden AS Donald Trump menelepon Khalifa Haftar untuk membahas upaya kontra-terorisme yang sedang berlangsung dan kebutuhan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Libya.
Dikutip dari CNN waktu itu, Trump mengakui peran penting Jenderal7 Haftar dalam memerangi terorisme dan mengamankan sumber daya minyak Libya, dan keduanya membahas visi bersama untuk transisi Libya ke sistem politik yang stabil dan demokratis, ungkap pernyataan Gedung Putih.
Pernyataan itu tidak menyebutkan ofensif Khalifa Haftar pada Tripoli, dan pujian Donald Trump untuk jenderal Libya menandakan kontradiksi dari pernyataan resmi pemerintah sebelumnya yang mengutuk kampanye militer Haftar ke ibu kota Tripoli.
Ada dugaan kuat, perubahan sikap AS, karena sekutu terdekat AS, Arab Saudi dilaporkan menawarkan uang puluhan juta dolar AS kepada Jenderal Khalifa Haftar sebelum melancarkan serangan ke Ibu Kota Libya, Tripoli. Uang tersebut siap diberikan guna membantu membiayai operasi militernya.
“Wall Street Journal” dalam laporannya yang dikutip Aljazirah, Sabtu, 13 April 2019, mengungkapkan bahwa uang tersebut ditawarkan saat Haftar berkunjung ke Riyadh, menjelang kampanye militer pada 4 April 2019. Haftar pun menerima tawaran tersebut.
Menurut sumber di lingkaran Haftar yang dikutip “Wall Street Journal, uang tersebut digunakan untuk merekrut dan membayar para personel serta keperluan militer lainnya. “Kami cukup murah hati,” ucapnya.
Selama berada di Saudi, Haftar dilaporkan bertemu Raja Salman bin Abdulaziz. Dia juga melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. Menariknya untuk disimak, bahwa Haftar sebelumnya adalah orang kepercayaan mantan penguasa Libya, Moammar Khadafi.
Haftar dilahirkan di kota Ajdabiya, Libya. Ia turut terlibat dalam kudeta yang membawa Khadafi ke tampuk kekuasaan pada tahun 1969. Ia juga turut serta dalam kontingen yang dikirim untuk melawan Israel selama Perang Yom Kippur.
Di Libya, nama Muammar Khadafi dikenal dunia sebagai penguasa negara dengan sistem non-kerajaan terlama sejak Abad 20. Ia memimpin Libya hingga 41 tahun. Khadafi menyebut dirinya sebagai ‘the Brother Leader’, ‘Guide of the Revolution’, dan ‘King of Kings (Raja segala raja).
Kepemimpinan dengan waktu kekuasaan yang lama tersebut bermula pada 15 Januari 1970. Pada hari itu, Khadafi memproklamirkan diri sebagai Perdana Menteri Libya yang didukung Dewan atau Kongres Rakyat, badan sejenis DPR/MPR, setelah mengkudeta Raja Idris pada September 1969.
Kamis, 20 Oktober 2011 menjadi hari terakhir bagi Muammar Khadafi menghirup udara segar. Pemimpin Libya yang telah berkuasa selama 42 tahun, 1969-2011, menemui ajalnya. Ia tewas di tangan pasukan oposisi yang disebut tentara Transisi Nasional Libya (NTC).
Sekarang untuk mengatakan siapa yang memimpin Libya sesungguhnya sangat sulit. Perdana Menteri selalu berganti. Apalagi negara ini berada diambang perang besar-besaran jika Mesir melakukan intervensi.
DASMAN DJAMALUDDIN
Sejarawan dan Jurnalis Senior
