JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan pentingnya memperkuat kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kehadiran para transmigran juga memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dengan menempatkan transmigran di kawasan perbatasan, mereka bukan hanya membangun kehidupan baru, tetapi juga menjadi penjaga kedaulatan bangsa,” ujar Viva Yoga saat menerima kunjungan kerja Bupati Sambas Satono di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Menurut Viva Yoga, kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan program transmigrasi sebagai bagian dari strategi nasional menjaga keutuhan NKRI. Ia mengingatkan pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan secara serius agar tidak terulang kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan akibat lemahnya pengelolaan kawasan strategis.
Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia, baik melalui darat maupun laut. Akses antarnegara bahkan dapat ditempuh lewat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk.
Program transmigrasi di Sambas telah berjalan sejak 1982. Dari 154 kawasan transmigrasi di Indonesia, dua di antaranya berada di kabupaten ini, yakni Subah dan Gerbang Mas Perkasa. Keduanya menjadi kawasan prioritas nasional dan bidang, dengan total 41 Satuan Permukiman (SP) yang sebagian besar dihuni oleh transmigran asal Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Viva Yoga menyebutkan, kedua kawasan transmigrasi itu memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sambas. Untuk mendukung percepatan pembangunan, Kementerian Transmigrasi mengalokasikan bantuan APBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp 5,15 miliar.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan peningkatan jalan penghubung antarkawasan. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan unggulan seperti jeruk Sambas, kelapa, sawit, padi, serta hasil budidaya laut.
“Jeruk Sambas sangat populer dan menjadi komoditas unggulan yang banyak dijual hingga Pontianak,” tutur Viva Yoga, yang juga mantan Anggota Komisi IV DPR itu.
Selain infrastruktur, Viva Yoga juga menyoroti persoalan sertifikat hak milik (SHM) lahan transmigran yang masih belum terselesaikan di beberapa kawasan.
“Masalah SHM ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN. Tapi pemerintah daerah juga harus aktif mempercepat penyelesaian sertifikasi lahan milik transmigran,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepastian hukum atas tanah sangat penting untuk mencegah potensi konflik di masyarakat. “Banyak persoalan sosial muncul karena ketidakjelasan status kepemilikan lahan. Karena itu, penyelesaian SHM menjadi prioritas,” ujar pria asal Lamongan, Jawa Timur, tersebut.
Viva Yoga menutup pertemuan dengan pesan reflektif: program transmigrasi bukan sekadar pemindahan penduduk, melainkan juga strategi kebangsaan. Di wilayah-wilayah seperti Sambas, transmigran hadir sebagai penopang ekonomi rakyat sekaligus benteng sosial NKRI.
“Transmigrasi adalah wujud nyata cinta tanah air. Mereka yang hidup di perbatasan, sesungguhnya sedang menjaga batas negeri dengan kerja dan keteguhan hati,” pungkasnya. (*)
Kontributor: Ardi W
Editor: Abdel Rafi
