Waspada Darurat Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

125

 

Sampai saat ini dunia, tak terkecuali Indonesia masih dilanda krisis penanganan wabah pandemi Covid-19 yang telah merenggut banyak nyawa di beberapa negara seperti China, Iran, Italia dan lain sebagainya. Indonesia juga tak terhindar dari wabah itu.

Wabah Covid-19 tidak hanya mengganggu kondisi sosial kita, namun pengaruhnya juga sangat fatal pada aspek-aspek lain; dari mulai politik, keamanan, sosial dan ekonomi. Khususnya ekonomi, wabah ini secara perlahan telah menunjukkan gejala krisis ekonomi yang setiap saat dapat memporak-porandakan kondisi perekonomian Indonesia. Sebab pandemi Covid-19 ini sangatlah unik, membuat orang harus menghindari kerumunan, berkumpul di satu tempat dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Dengan demikian, maka perkantoran; mulai dari pemerintah dan swasta harus meliburkan karyawan-karyawannya. Sebab jika mereka tetap kerja seperti biasa, maka itu artinya mereka harus berkumpul, dan jika berkumpul, maka potensi penyebaran virus akan semakin masif dan meningkat, hal yang harus dihindari. Tidak berhenti sampai disitu. Pasar-pasar pun demikian; mulai dari pasar swalayan (modern), minimarket hingga pasar tradisional juga harus meliburkan diri, dengan tujuan menghentikan aktifitas yang dapat memancing berkumpulnya orang-orang disatu titik. Akhirnya, supir-supir angkot, tukang ojek, dan lain sebagainya yang menopang ekonomi mikro kita semuanya juga berhenti. Maka sudah dapat diketahui dampak fatalnya bagi kelanjutan dan perkembangan perekonomian kita. Ekonomi makro dan mikro kita terancam tumbang. Krisis ekonomi siap menghantui Negara Indonesia.

Jika krisis ekonomi melanda negara kita, maka hal ini akan lebih buruk dariapda krisis ekonomi yang pernah terjadi Tahun 1998. Krisis 1998 tidak menyentuh secara signifikan ekonomi mikro kita. Namun kali ini, semua sel-sel ekonomi mikro kita akan ikut terkena dampaknya. Apalagi, jika krisis ekonomi mikro terjadi, maka itu juga akan berdampak pada krisis pangan masyarakat kita secara keseluruhan.

Indonesia, secara keseluruhan, sangat tergantung pada komoditi beras. Sementara jika krisis terjadi, maka sudah pasti produksi kita mengalami penurunan yang sangat drastis. Berharap ingin mengimpor dari luar negeri seperti biasanya, hal itu sulit akan dilakuan dan sangat beresiko. Sebab selain setiap akses keluar masuk negara ditutup guna menghindari penyebaran virus yang tak terkendali juga tiap negara akan melakukan kalkulasi ulang untuk ekspor bahan pangan mereka. Hal ini logis mengingat mereka juga terkena dampak Covid-19. Akhirnya, kelangkaan pangan akan mengakibatkan krisis sosial yang sangat fundamental. Kondisi ini akan menjadi potensi kekacauan (chaos) yang meluas.

LANGKAH ANTISIPASI STRATEGIS

Sebelum jauh membahasnya, tentu kita berdo’a dan berusaha keras semoga saja krisis wabah pandemi Covid-19 ini dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah sehingga segera berakhir.

Kita harus mengambil pelajaran berharga dari keadaan semacam ini. Sudah saatnya pemerintah menggalakkan alternatif komoditas pangan agar kita tidak lagi tergantung hanya pada beras. Sebab jika kita terlalu tergantung pada satu komoditas pangan, maka jika terjadi penurunan produksi, maka krisis pangan akan terjadi, jika krisis pangan terjadi maka kondisi ekonomi dan politik juga akan terjadi.

Sebenarnya jika mau jujur, kita tidak akan sulit menemukan alternatif komoditas selain beras untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat kita. Bahkan kita begitu kaya dengan komoditas pangan yang begitu beragam. Sebab disemua daerah dari Sabang sampai Merauke masyarakat kita mempunyai makanan pokok yang khas sesuai dengan kondisi daerahnya. Namun hal ini telah berganti sejak Soeharto menerapkan kebijakan ‘berasnisasi’, yang mengakibatkan masyarakat yang sebelumnya terbiasa makan ubi-ubian, jagung, sagu, dan lain-lain akhirnya bergantung hanya pada satu bahan pokok saja, yaitu beras.

Oleh karena itu, untuk mencegah krisis pangan di kemudian hari, maka pemerintah harus fokus memikirkan bagaimana menerapkan kebijakan ‘deberasnisasi‘ sebagai upaya mengembalikan masyarakat pada alternatif pangan mereka sebelumnya. Tidak berhenti sampai disitu, pemerintah juga mengurangi memasok beras kedalam negeri agar ketergantungan masyarakat pada beras lambat laun berkurang. Namun sebelumnya sudah harus membuka lahan-lahan yang dapat ditanam komoditas akternatif seperti ubi-ubian, sagu, jagung dan lain sebagainya.

Selanjutnya, selain menggalakkan hal tersebut, pemerintah harus membangun infrastruktur lumbung-lumbung pangan di seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan daerah. Sebab tanpa lumbung, maka produksi alternatif pangan itu tidak akan berjalan efektif. Sebab masyarakat akan kesulitan mencari pasar untuk menjual hasil surplus produksinya.

Lumbung-lumbung pangan ini harus dibangun mulai dari tingkat pusat hingga sampai dit yang paling kecil, seperti desa. Artinya setiap desa memiliki lumbung pangannya masing-masing. Hasil produksi masyarakat dapat dijual langsung ke lumbung-lumbung yang ada. Artinya, ini adalah konsep dimana semua masyarakat khususnya pedesaan diajak untuk memroduksi komoditas pangannya sendiri-sendiri. Dengan harapan bahwa dari hasil produksi itu, setelah mereka telah memisahkan khusus untuk konsumsi setiap bulan mereka, lalu selebihnya di jual ke lumbung-lumbung pangan yang ada di desa-desa mereka. Artinya, karena setiap keluarga memiliki lahan di desa yang telah di tanami komoditas pangan, maka setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya masing-masing.

Kemudian, hasil dari lumbung-lumbung yang ada di tiap-tiap desa pada akhirnya akan di pasok ke pasar-pasar yang ada di kota agar terjadi distribusi pangan secara simultan. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa setiap daerah pada akhirnya akan mampu mandiri dalam persoalan urusan pangan mereka sendiri. Dan jika dari hasil produksi yang telah di distribusi ke setiap lumbung-lumbung desa, kota dan provinsi mengalami surplus, maka surplus itu dapat di jual ke daerah-daerah lain. Hal ini akan turut meningkatkan pendapata desa, kabupaten kota dan provinsi.

Dengan konsep semacam ini, maka ke depan masyarakat kita tidak perlu khawatir lagi jika krisis ekonomi dan atau krisis politik terjadi. Sebab secara domestik, mereka tidak akan mengalami krisis pangan yang berbahaya.

 

M. FAZWAN WASAHUA

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kebangkitan Pemuda Nusantara Provinsi Maluku