JAKARTA – Pada Senin (19/3/2018) ribuan personel gabungan TNI-Polri melakukan proses pengamanan eksekusi lahan di Tanjung Sari Kelurahan Keraton Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Di lahan ini setidaknya terdapat 343 KK dan 1411 jiwa yang bermukim. Rumah dan bangunan yang ditempati warga sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu telah rata dengan tanah akibat digusur secara sepihak Pengadilan Negeri (PN) Luwuk, Kabupaten Banggai yang dikawal oleh aparat Kepolisian, TNI, dan Satpol PP.
Berkaitan dengan hal tersebut, Posko Nasional Menangkan Pancasila mengecam tindakan sepihak dari TNI-Polri yang telah menurunkan ribuan pasukan dalam penggusuran 200 rumah warga.
“Rumah-rumah tersebut ditempati oleh setidaknya 1411 Jiwa dan 343 Kepala Keluarga yang memiliki sertipikat hak milik,” kata Koordinator Posko Ahmad Rifai dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Bagi Rifai, Penggusuran kampung warga tersebut semakin memperlihatkan bahwa aparat keamanan yang seharusnya menjadi pelindung dan mengayomi masyarakat.
“Sehingga hadirnya mereka tidak terindikasi sebagai perpanjangan tangan pemilik modal melainkan tangan negara yang mengayomi,” ujarnya.
Rifai memandang bahwa kejadian tersebut merupakan tindakan yang jauh dari nilai Pancasila. Pasalnya, negara seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan rakyatnya.
Ia juga meminta kepada Presiden agar segera menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik pasukan dari lokasi penggusuran.
”Pemerintah harus segera memulihkan kehidupan warga dengan mengembalikan mereka ke perkampungan yang telah di gusur paksa dengan membangun kembali rumah warga yang sudah di robohkan Polri dan aparat lainnya,” ungkapnya.
Posko Nasional Menangkan Pancasila juga memberikan solidaritas atas perjuangan warga Tanjung Sari dan seluruh pihak yang yang mendampingi perjuangan warga.
“Kami bersolidaritas atas perjuangan warga dan kawan-kawan pergerakan di seluruh tanah air khususnya, di Sulawesi Tengah yang telah melakukan pembelaan, memperjuangkan nasib warga yang teraniaya oleh sesama anak bangsa yang berdiri atas kepentingan pemilik modal,” pungkas Rifai.
(bm/bti)
