JAKARTA – Pasca terpilihnya Anies Baswesdan sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggantikan rezim Ahok-Djarot tentunya meningglkan tantangan tersendiri bagi Gubernur terpilih dalam menjalankan roda pemerintahannya, terlepas dari bayang – bayang pemerintahan sebelumnya.
Pada masa Ahok-Djarot, aparatur Pemprov DKI dibuat secara sistematis untuk tunduk dan loyalitas penuh terhadap mereka tanpa ada kesempatan untuk menawar apalagi berdiskusi perihal pengangkatan penjabat, rotasi, mutasi. semua dikendalikan secara penuh, sehingga saat itu timbul ketakutan dari para penjabat DKI terpilih melalui lelang jabatan, akan kehilangan jabatan mereka.
Ketakutan ini memastikan kesetiaan yang membabi buta dari para penjabat Pemprov DKI sehingga menciptakan penjabat – penjabat yang egosentrik, sok kuasa, lalim dalam menjalani tugasnya. Hal ini tidak lah mengherankan, mengingat bahwa sistem yang dibentuk oleh Ahok adalah menciptakan kondisi ”Tuan dan Majikan” dalam pemerintahan, bukan pamong dan yang diamong, sehingga jangan heran apabila ada lurah, camat yang tidak mau mendengar masukan warganya samapai kepala dinas yang acuh terhadap warganya yang mati akibat tidak mendapat tempat di Rumah Sakit (RS).
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Nasional Bidang Hubungan Masyarakat Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia, Jamdani dalam diskusi publik bertajuk “Anies Dalam Cengkaraman Sisa Sisa Kekuatan Lama” yang diadakan di Bilangan Jakarta Selatan, hari ini, Senin (20/8/2018).
Dalam paparannya Jamdani menyebutkan bahwa sistem ini melahirkan “tuan tuan penjabat, yang nuraninya mati demi menjalankan tugas dari majikannya . jujur cara ini sangat mirip saat Belanda berkuasa, dimana priyayi pribumi diangkat menjadi penguasa lokal, pemungut pajak yang kejam terhadap rakyat yang dipimpinnya yang notabene berkulit sawo matang sama dengannya.
“Sistem pemerintahan yang dibuat berdasarkan ketakutan melahirkan pemerintahan terror, pemerintahan yang berjalan semaunya, menabrak peraturan yang ada, dimana prinsip “ Hukum adalah Aku” , menjadi acuan jalannya pemerintahan DKI Jakarta saat itu,” papar Jamdani.
Jamdani menambahkan bahwa sistem yang anomali ini melahirkan “kasta” baru dilingkungan penjabat pemprov DKI, dimana ketundukkan dan loyalitas buta, menciptakan sejumlah “Loyalis Ahok” ditubuh pemerintahan DKI, dan mereka akan menjadi tantangan berat bagi Anies dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kejadian baru baru ini terkait penggantian penjabat DKI adalah contoh kecil hebatnya para “Loyalis Ahok” ini bekerja. Mereka yang selama ini diuntungkan oleh sistem teror Ahok, merasa terganggu dengan perubahan pendekatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Anies dengan menyerang kebijakannya, atau minimal menumpulkan segala keputusan yang dibuat oleh Anies, sehingga terlihat lemah, ragu ragu dalam menjalankan pemerintahan tambah Jamdani.
“Bukti betapa kuat dan menguritanya loyalis Ahok ini bisa dilihat di dinas kesehatan misalnya. Kadis yang sudah dicopot masih besar pengaruhnya, masih bisa memberikan instruksi baik strategis maupun telhnis kepada Plt kadis, dirut dan kepala puskesmas jelas ini berbahaya bagi Anies dimana jajaran dinas kesehatan masih tunduk pada mantan kadis dan masih menjalankan instruksi mantan kadis dan bukti bahwa Anies dikepung dan bukan tidak mungkin tersandera oleh sisa sisa kekuatan lama,” tegas Jamdani.
Padahal kondite mantan kadis selama ini adalah kondite terburuk sepanjang sejarah dinas kesehatan DKI. Mantan kadis yang ditunjuk oleh Ahok itu adalah pejabat yang paling tidak pernah peduli dengan keluhan warga di rumah sakit. Banyak kejadian yang tidak pernah diungkap ke publik betapa warga DKI banyak yang meregang nyawanya ketika mendapat kesulitan di RS dan mantan kadis tersebut sangat susah dihubungi warga untuk sekedar mengadu permasalahannya.
“Kadis jaman Ahok lebih mementingkan pencitraan dirinya ketimbang melayani warga,” tandas Jamdani.
Sementara menurut Sekretaris Jenderal Gerakan Muda (GEMA) Nusantara, Asep Firdaus menyebutkan dalam paparannya bahwa di dalam benak para loyalis Ahok ini terbayang di mata mereka akan adanya aksi balas dendam oleh orang-orang yang selama ini mereka dzalimi, mereka aniaya dan disingkirkan, sebagaimana tindakan yang dilakukan terhadap mereka sebelumnya.
“Pikiran kotor ini meracuni hati mereka sehingga saat inipun mereka berpikir keras bagaimana mereka bisa tetap berkuasa dengan mempertahankan orang orang mereka dalam posisi kunci pemerintahan Anies, bisa dikata siapapun Gubernur yang akan terpilih namun mereka yang secara de facto menguasai dan menjalankan roda pemerintahan DKI Jakarta,” ujar Asep Firdaus.
Dijelaskan pula oleh Asep Firdaus bahwa niat jelek ini harus segera ditangani. Anies tidak boleh lagi menjadi korban rencana jahat yang mereka buat. Dirinya menyatakan bahwa Jakarta harus terbebas oleh teror. Pemerintah DKI harus diisi oleh para pejabat yang memiliki nurani dalam melayani rakyat, bukan yang hanya pandai mencari muka kepada majikannya.
“Karena tipe pendekatan Anies bukan lah Tuan Majikan, beliau tidak menciptakan segelintir penguasa yang hanya tunduk pada dirinya namun berpaling dari masukkan warganya,” pungkas Asep Firdaus.
Hasil dari dialog publik ini forum meminta Anies Harus segera merombak pemerintahan DKI Jakarta, diisi oleh orang-orang yang sungguh sungguh berkerja untuk warga Jakarta, yang mendahului kewajiban dari pada haknya, menciptakan suasana pemerintahan kembali yang kondusif tidak saling curiga dan satu sama lain. dan bagi para Loyalis Ahok ketegasan dari Anies akan memotong urat keberanian mereka, dan akan segera menciut apabila mendengar Anies tidak seperti yang mereka bayangkan .
(an/bti)
