JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mempertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja Kabinet Kerja yang dipimpinnya. Pasalnya, kini masing-masing menterinya berjalan sesuai dengan agendanya sendiri berbasis kepentingan politik diri dan kelompoknya. Hal itu disampaikan oleh tokoh nasional Dr. Rahman Sabon Nama pada redaksi cakrawarta.com pada hari ini, Selasa (20/6/2017) siang.
Bahkan menurut Rahman Sabon, situasi ekonomi dan politik, hukum dan keamanan (polhukam) saat ini dinilai tidak berjalan sesuai harapan rakyat.
“Saya menilai semakin jauh dari janji Jokowi semasa kampanyenya. Apabila pemerintahannya ingin terus berlanjut hingga memenangkan Pemilu 2019, maka segera lakukan perubahan untuk mengevaluasi menteri yang gagal paham akan kemauan Presiden,” ujar Rahman Sabon Nama.
Kerja para menteri kabinet pembantu Presiden Jokowi dinilai semakin memperburuk citra pemerintahan. Salah satunya adalah di bidang ekonomi, bahkan tidak mampu memberantas mafia impor pangan, sehingga harga pangan semakin mahal dan daya beli masyarakat menurun.
“Sementara itu, aparat intelijen terkait dan kepolisian berjalan sendiri tidak bisa membaca maunya Presiden Jokowi. Tindakannya kontroversial dan memperkeruh suasana,” imbuhnya.
Akhirnya, tindakan tidak sejalan dengan keinginan Presiden menghambat upaya merangkul semua anak bangsa untuk mendukung pemerintahannya baik melalui safari ramadhan yang dilakukan saat ini maupun melalui komunikasi politik persatuan yang dibangun selama ini dengan melalui berbagai pertemuan dengan ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh dan pemuka agama.
Pria kelahiran Adonara NTT itu juga menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi kini sudah hampir tiga tahun, namun tak satupun menteri di bidang ekonomi bisa mewujudkan progran Nawacita.
“Yang terjadi justru Menteri Perdagangan dalam kebijakannya semakin memperburuk citra pemerintahan Jokowi,” kata Rahman Sabon yang juga Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia) ini.
Rahman Sabon memaparkan bahwa dari 14 Paket Kebijakan Kementerian Ekonomi dibawah komando Menko Darmin Nasution, hingga saat ini satupun belum terwujud terkait pengubahan tata niaga impor pangan.
“Hingga Juni 2017 ini, malahan impor komoditi strategis pangan semakin tidak terkendali. Melalui kebijakan impor tiga juta gula rafinasi hingga merembes ke pasar tradisional mengakibatkan gula petani produksi industri gula lokal numpuk di gudang Bulog tidak laku dijual, karena kalah bersaing dengan gula rafinasi impor yang seharusnya untuk kebutuhan industri makanan dan minuman, bukan dijual kepasar bebas untuk konsumsi,” papar pria yang juga pengurus pusat HKTI ini.
Situasi polhukam menjelang lebaran pun menurut Rahman Sabon juga patut dipertanyakan dengan misal adanya surat himbauan dari Kapolda Metro Jaya tertanggal 16 Juni 2017 tentang pelarangan umat Islam melakukan takbir keliling malam Idul Fitri 1438 H di jalan raya di wilayah hukum DKI Jakarta.
“Menurut saya, ini sudah sangat kontroversial dan bisa menimbulkan kegaduhan baru dengan umat Islam. Kenapa kok tidak diamankan seperti biasanya saja,” kata Rahman.
Dengan begitu banyaknya hal-hal kontroversial itu, Rahman Sabon Nama menilai sudah tepat jika Presiden Jokowi mempercepat pergantian para pembantu agar tercipta kestabilan dan Presiden bisa fokus pada penyelesaian janji kampanyenya sebagaimana termaktub dalam Nawacita.
“Sekali lagi. Saya kira sudah tepat kiranya apabila Presiden Jokowi mempercepat reshuffle ketiga dan terakhir. Ciptakan kestabilan dan berfokus pada pemenuhan program Nawacita sehingga bisa menatap dan mantap menuju Pilpres 2019 kelak,” tandas Rahman Sabon Nama mengakhiri keterangannya.
(bm/bti)
