Kebijakan Terobosan dan Legacy
Dr Rizal Ramli adalah seorang aktivis senior yang suaranya baik di luar atau di dalam pemerintahan sentiasa konsisten. Tidak mudah menemukan sosok dengan tipikal seperti dan beruntungnya generasi saat ini karena Rizal Ramli yang akrab disapa RR ini masih terus berkiprah walaupun kinerja positifnya tak membuatnya lantas bertahan di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Apa yang bisa diperbuat dalam tempo 11 bulan menjabat? Pertanyaan seperti itu sering mengemuka dan dijadikan sebagai excuse atas minimnya prestasi. Biasanya, excuse itu diikuti dengan pernyataan berikutnya, masih banyak yang harus dipelajari dan atau ucapan senada lainnya.
Tapi pakem seperti apa yang bisa diperbuat dalam waktu 11 bulan menjabat yang sangat singkat tersebut ternyata tidak berlaku bagi seorang RR. Rekam jejaknya di banyak tempat selalu saja meninggalkan legacy. Yang masih segar dalam ingatan adalah sepak terjangnya sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Kendati hanya berlangsung singkat, 11 bulan (Agutus 2015-Juli 2016), RR terbukti mampu berkontribusi secara signifikan bagi implementasi Nawacita yang dijanjikan Jokowi saat kampanye Capres 2014 lalu.
Salah satu ciri utama dari tokoh nasional yang dikenal gigih mengusung mazhab ekonomi konstitusi (tentu saja, sebelum berkali-kali diamandemen secara ugal-ugalan) ini, adalah kebijakan-kebijakannya yang bersifat terobosan. Para pakar manajemen sering menyebut pendekatan seperti itu dengan out of the box.
Namanya juga kebijakan terobosan, maka ia akan menerobos rutinitas yang cenderung membosankan, mandeg. Akibatnya, tidak jarang kebijakan itu harus bergesekan dengan zona nyaman pihak-pihak tertentu. Bahkan, tidak mustahil juga melabrak kepentingan para pemburu rente yang memang jumlahnya lumayan banyak di negeri ini.
Kalau sudah begitu, mau tidak mau terjadi riak-riak, bahkan gelombang. Maklum, para pemburu rente yang terusik itu umumnya adalah kelompok elit, baik elit politik maupun ekonomi. Bisa juga mereka adalah kombinasi keduanya. RR menyebut yang demikian dengan sebutan Pengpeng, alias penguasa yang merangkap pengusaha.
Secara umum, penggemar komik dan cerita silat ini membagi kebijakannya dengan dua sebutan. Yaitu, jurus Rajawali Ngepret dan Jurus Rajawali Bangkit. Jurus Rajawali Ngepret mengacu pada kebijakan yang membenahi tata kelola pemerintahan agar bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sedangkan Jurus Rajawali Bangkit adalah kebijakan untuk membangkitkan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya bangsa ini agar Indonesia dapat terbang tinggi. Agar Indonesia menjadi bangsa yang maju, rakyatnya sejahtera, dan disegani di dunia.
Berikut ini sebagian rekam jejak kebijakan terobosan Rizal Ramli selama 11 bulan berada di Kabinet Jokowi. Pertama, Jurus Rajawali Ngepret Rizal Ramli yang pertama adalah memperingatkan Garuda Indonesia agar lebih fokus dan memperkuat jalur penerbangan domestik dan regional. Kepretan disampaikan karena Menteri BUMN Rini Sumarno meminta Garuda membeli 30 pesawat berbadan lebar Airbus A 350. Padahal pesawat jenis ini hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh. Setelah terjadi silang pendapat cukup lama, akhirnya pada April 2016 pemerintah menyetujui Garuda membeli 14 pesawat Airbus A 330 yang cocok untuk penerbangan domestik dan regional. Pesawat jenis ini lebih efisien bahan bakarnya daripada A 350.
Masih di awal jabatannya, RR mengritik rencana pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt sampai 2019. Menurut dia, rencana tersebut mustahil bisa dicapai. Bukan saja secara teknis sulit diwujudkan, tapi juga karena kebutuhan riil tidak sebesar itu.
Setelah melakukan kajian yang matang, diketahui kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 50.856 MW. Saat ini pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW. Jika program listrik 35.000 MW dipaksakan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada total pasokan pembangkit sebesar 95,5 MW sampai 2019.
Dengan kebutuhan pada beban puncak yang 74.5 MW, maka ada kapasitas yang idle sebesar 21.3 MW. Padahal, sesuai UU PLN harus membeli minimal 72% listrik yang dihasilkan swasta. Artinya, ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$10,7miliar/tahun
Menteri ESDM Sudirman Said yang sebelumnya berhadapan dengan RR dan berada di gerbong Wapres Jusuf Kalla dalam bersilang pendapat soal ini, akhirnya pada 3 Februari 2016 menyatakan tidak yakin mampu menyelesaikan proyek 35.000 MW. Begitu juga dengan Menko Maritim yang baru, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengakui sampai 2019, yang bisa terealisasi hanya 20.000 MW-25.000 MW saja.
Presiden Jokowi pada 13 Maret 2017 telah meminta proyek ini dievaluasi ulang. Dia merasa target 35.000 MW sampai tahun 2019 tidak akan selesai. Yang terbaru, Jokowi akhirnya minta agar proyek ambisius tersebut dikalkulasi ulang. Alasannya, terjadi perbedaan hitung-hitungan antara kebutuhan listrik dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan listrik hingga akhir periode jabatannya hanya sekitar 19.000 MW. Persis seperti argumen Rizal Ramli di Agustus 2016.
Kebijakan RR lainnya adalah ketika dia meminta PLN menghapus biaya administrasi pulsa listrik pra bayar. Sebagai Menko, dia sudah lama mendengar keluhan rakyat konsumen listrik pra bayar ini. Antara lain, karena jumlah ‘pulsa’ listrik yang diterima tidak sesuai dengan yang dibayar. Ternyata hal ini disebabkan adanya berbagai biaya yang memberatkan konsumen. Aantara lain, biaya administrasi bank, Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga biaya materai. Semua biaya itu dibebankan pada tiap kali transaksi.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir bergerak cepat. Setelah berkordinasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya dia memangkas bahkan menghapus beberapa biaya tersebut, termasuk biaya administrasi perbankan.
Bahkan, RR tercatat berhasil mencegah rencana Menteri ESDM yang akan memperpanjang kontrak karya Freeport sebelum waktunya. Sesuai dengan UU Minerba nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014, perpanjangan kontrak hanya dapat dilakukan dua tahun sebelum kontrak Freeport habis pada 2021. Menko bahkan secara terang-terangan menuding Menteri ESDM Sudirman Said keblinger terkait rencananya tersebut. Dia menilai Sudirman Said melampaui wewenangnya.
Silang pendapat ini berjalan lumayan lama. Namun akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan, Freeport baru boleh mengajukan perpanjangan kontrak karya pada dua tahun sebelum kontrak sebelumnya berakhir. Artinya, Sudirman Said gagal memperpanjang kontrak Freeport lebih awal.
Sementara itu, RR berhasil memperjuangkan pemanfaatan gas di Blok Masela dengan menggunakan kilang darat (onshore). Sebelumnya, Menteri ESDM ngotot menghendaki agar kilang dibangun di laut (offshore). Namun RR menolak anggapan bahwa perdebatan soal Blok Masela hanya berkutat pada soal membangun kilang di darat atau di laut.
Sejatinya perkara ini lebih pada pertarungan mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA) di di tanah air. Pasalnya, sejak merdeka Indonesia hanya memanfaatkan SDA yang berlimpah untuk ekspor produk mentah tanpa mengembangkan industri pendukung dan turunannya.
Dengan membangun kilang di darat, paradigmanya adalah sumber daya alam akan digunakan untuk mengembangkan industri agar ada nilai tambah. Kalau gas di Masela dieskpor, maka hanya akan menghasilkan sekitar US$2,5 miliar. Tapi kalau dibangun industri down stream, seperti industri pupuk dan petrokimia maka akan menghasilkan sekitar US$6,5 miliar bahkan bisa mencapai US$8,5 mliar kalau dihitung multiplier effect-nya. Dengan begitu, Blok Masela bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat Maluku dan sekitarnya yang belum banyak berubah sejak 70 tahun merdeka.
(admin)
