JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, sebuah forum internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, menuai beragam reaksi di dalam negeri. Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut, meski masih berstatus anggota nonpermanen, dinilai sebagian kalangan sebagai langkah strategis, namun juga memicu kritik dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Perdebatan itu mengemuka di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza akibat konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Sejumlah pihak menilai Amerika Serikat memiliki peran besar dalam dinamika konflik tersebut, sehingga langkah Indonesia bergabung dalam forum yang digagas Washington dipandang sensitif dan berpotensi menimbulkan tafsir politik yang beragam.
Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), yang mewadahi para raja, sultan, dan pemangku adat di Nusantara, mendesak Presiden Prabowo dan Menteri Luar Negeri untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada publik. Menurut mereka, kejelasan sikap pemerintah diperlukan agar polemik ini tidak berkembang menjadi krisis politik yang dapat mengganggu stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai langkah Presiden Prabowo tidak dapat dilepaskan dari pendekatan diplomasi kontekstual yang selama ini ditempuh Indonesia. Sebagai negara yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia dinilai tengah mencari terobosan baru di tengah terbatasnya efektivitas forum-forum multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menekan kebijakan Amerika Serikat terkait Palestina.
Presiden Prabowo sendiri, dalam berbagai forum internasional, kerap menegaskan bahwa tidak ada solusi lain bagi konflik Israel-Palestina selain solusi dua negara. Ia juga menyatakan komitmen Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina melalui berbagai jalur diplomasi.
Dalam pertemuan di Davos, Swiss, pekan lalu, Presiden Prabowo menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Presiden Trump yang menempatkan Indonesia sebagai anggota nonpermanen Dewan Perdamaian Gaza untuk jangka waktu tiga tahun, dengan opsi perpanjangan. Pemerintah menegaskan bahwa keanggotaan tersebut tidak mewajibkan Indonesia membayar kontribusi finansial, berbeda dengan status anggota tetap yang mensyaratkan kontribusi hingga 1 miliar dolar AS.
Meski demikian, kekhawatiran publik terlanjur mengemuka. Sejumlah kelompok masyarakat menilai keikutsertaan Indonesia berpotensi menyeret negara ini pada agenda politik Amerika Serikat dan Israel. MUI bahkan secara terbuka meminta pemerintah menarik diri dari Piagam Perdamaian Gaza yang ditandatangani di Davos, karena dinilai berisiko mengaburkan posisi moral Indonesia sebagai pendukung utama perjuangan rakyat Palestina.
Menanggapi hal tersebut, Rahman Sabon Nama, alumnus Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, menilai persepsi publik tersebut perlu diluruskan. Menurut dia, Presiden Prabowo memahami betul sejarah dan dinamika konflik Palestina, termasuk sikap Amerika Serikat yang pada 2017 secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Justru karena memahami kerasnya posisi Amerika Serikat itulah Presiden Prabowo menempuh jalur yang tidak lazim. Bergabung dalam forum yang digagas AS bisa menjadi cara menekan dari dalam, bukan bentuk keberpihakan,” ujar Rahman, Selasa (27/1/2026).
Ia menambahkan, selama puluhan tahun negara-negara Arab dan anggota OKI belum mampu mengubah secara signifikan kebijakan Amerika Serikat terhadap Palestina. Karena itu, langkah kontroversial yang diambil Presiden Prabowo patut dilihat sebagai upaya diplomasi alternatif untuk membuka ruang baru demi menghentikan kekerasan di Gaza dan mendorong kemerdekaan Palestina.
“Ini pertaruhan politik luar negeri yang tidak ringan. Namun tujuannya tetap satu yaitu memperjuangkan perdamaian Gaza dan hak berdaulat rakyat Palestina,” kata Rahman mengakhiri keterangan.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
