JAKARTA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Minggu (14/10/2018) kemarin dengan terciduknya 10 orang terduga tersangkut kasus di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi mencoreng penghargaan yang selama ini diterima oleh Kabupaten Bekasi. Demikian disampaikan oleh Direktur Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) Adri Zulpianto, Senin (15/10/2018).
Lembaga Kaki Publik menilai, bahwa penghargaan yang selama ini diterima oleh pemerintah daerah atau lembaga/kementerian tertentu tidak dapat menjadi tolok ukur bersihnya seuatu kepemerintahan.
“Terlebih lagi, penghargaan yang diterima selama ini oleh Kabupaten Bekasi tidak memiliki tolok ukur yang jelas, mengingat bahwa rusaknya fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi,” ujar Adri Zulpianto.
Selain itu, Lembaga Kaki Publik menilai, bahwa kebanggaan Pemkab Bekasi karena telah mendapatkan banyak penghargaan seharusnya tidak menjadikan Pemkab Bekasi menjadi jumawa.
Adri menambahkan, dengan OTT ini, KPK dapat menangkap siapa saja yang terlibat selain 10 orang. Hal ini harus dilakukan demi terciptanya Kabupaten Bekasi yang bersih dari para koruptor.
Kaki Publik mendorong KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus lainnya yang dilakukan oleh Dinas PUPR, seperti misalnya pembangunan asrama haji yang bermasalah yang telah menelan anggaran begitu besar, pembangunan infrastruktur dan sarana pra-sarana yang dilakukan oleh Dinas PUPR.
“Selama ini yang mengurus pembangunan di wilayah Kota Bekasi banyak di kelola oleh Dinas PUPR, sehingga OTT yang dilakukan ini seharusnya dapat menelusuri kasus-kasus lain yang janggal,” imbuh Adri.
(bm/bti)
