JAKARTA – Dalam beberapa hari ini, publik dikejutkan dengan kekisruhan yang terjadi antara Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait kebijakan berbeda antara dua pembantu Presiden Joko Widodo tersebut mengenai impor beras 500.000 ton asal Vietnam dan Thailand yang menurut Mendag akan masuk Indonesia pada akhir Januari ini.
Menanggapi kekisruhan tersebut Ketua Umum Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), Rahman Sabon Nama mengakui dirinya kaget mendengar pernyataan yang kurang cerdas dari Mendag dan Mentan yang mengisyaratkan bahwa impor beras yang dilakukan tidak akan dijual kepasar umum.
“Jadi untuk kebutuhan dan untuk kepentingan siapa impor beras impor itu? Tujuannya kan untuk pengamanan stok nasional guna menstabilkan harga beras,” tutur Rahman Sabon kepada redaksi cakrawarta.com, Senin (15/1/2018) pagi.
Rahman Sabon menambahkan sebenarnya impor beras bukan hal baru buat Indonesia. Apalagi menurutnya Mentan menyatakan bahwa produksi beras dalam negeri tahun 2017 melebihi target nasional. Dengan fakta tersebut berarti stok nasional mampu memenuhi kebutuhan nasional.
“Tetapi anehnya kenapa stok cadangan nasional Bulog kosong. Menjadi pertanyaan apakah Bulog tidak mampu menyerap pembelian hasil panen petani sehingga harus melakukan impor? tanya pria kelahiran NTT tersebut.
Untuk informasi, data APT2PHI menyebutkan bahwa rencana impor yang dilakukan pemerintah melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) saat ini bersamaan dengan musim panen raya sedang berlangsung yaitu Januari-April, kalau mengikuti pola panen yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS).Karenanya, APT2PHI berharap agar petani dilindungi.
“Jika impor dilakukan saat panen raya berlangsung, jelas petani akan mengalami kerugian besar. Harga gabah (GKP) dan beras di tingkat produsen petani padi akan anjlok,” tegasnya.
Yang patut dipertanyakan menurut Rahman Sabon adalah mengapa Presiden Joko Widodo mendiamkan ketika Mendag mengebiri peranan Bulog. Menurutnya dalam kebijakan impor ini, maka peran Bulog diambil alih oleh PT.PPI.
“Ada apa ini? Kan seharusnya beras itu diimpor oleh Bulog tetapi kenapa impor dilakukan oleh PPI? tanyanya heran.
Menurut tokoh yang juga merupakan Dewan Pakar HKTI tersebut, salah prosedur kebijakan yang dilakukan Mendag tidak boleh dianggap remeh.
“Ini menunjukkan amburadulnya dan tumpang tindihnya tanggung jawab terkait penanganan pangan di era Pemerintahan Joko Widodo,” papar Rahman Sabon.
Dijelaskan Rahman Sabon bahwa Bulog adalah salah satu lembaga pemerintah yang seharusnya memiliki peran begitu sentral dalam mengelola pangan nasional. Dalam Usaha Pengendalian Harga Pangan, Bulog diharuskan dalam kebijakannya membela kepentingan konsumen dan juga tidak merugikan kepentingan petani produsen, makanya seharusnya Bulog punya persediaan stok yang cukup.
Melejitnya harga beras di pasaran dinilai bertentangan dengan pernyataan Mentan soal yang melimpah. Menurut APT2PHI diperkirakan stok Bulog sekitar 2,9 juta ton. Stok inilah yang mestinya digelontorkan ke pasar yang saat ini kenaikan harga beras telah mencapai 30%.
“Jadi menurut saya sebaiknya pemerintah segera kembalikan peran Bulog tidak hanya sebagai operator tetapi juga sebagai regulator agar kisruh soal beras ini segera selesai,” tandasnya.
(bm/bti)
