JAKARTA – Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia pada Sabtu, 13 Juni 2015. Diharapkan tol Cipali ini mampu mengurangi kemacetan saat mudik Lebaran antara 40-50%.
Hal tersebut Menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi patut diapresiasi. Namun, menurut Tulus penetapan tarif tol Cipali tidak ekonomis, bahkan kontraproduktif.
“Semula, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan tarif dasarnya Rp 750/km, tapi dinaikkan menjadi Rp 824/km. Alasannya karena miskalkulasi oleh investor. Penetapan tarif yang miskalkulasi itu seharusnya tidak dibebankan pada konsumen,” tegas Tulus Abadi di Jakarta, Senin (15/6).
Tulus menambahkan, tarif tol yang mahal akan berakibat pada tidak efisiennya keberadaan Tol Cipali untuk memperlancar arus barang. Artinya menurut tokoh yang juga menjadi Tobacco Control Activist tersebut, tol yang baru diresmikan ini tidak akan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditandai dengan truk-truk pengangkut barang yang tidak akan lewat tol Cipali, karena tarifnya tidak ekonomis.
“Untuk truk misalnya, tarifnya bisa mencapai Rp 450 ribuan. Jelas ini tidak ekonomis,” terang Tulus pada wartawan.
Selain itu dengan tarif demikian menurut Tulus, Tol Cipali justru dikhawatirkan menjadi beban ekonomi baru, karena akan menambah logistic fee bagi sektor usaha. Akibatnya, akan terjadi kenaikan harga pada sisi ritel. Dampak lebih jauhnya adalah Tol Cipali tidak akan mampu mengalihkan tingginya trafffic dan volume kendaraan di Pantura, sekalipun pada arus mudik. Kendaraan pribadi akan tetap memilih Pantura, atau jalur alternatif lain.
“Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus tetap konsisten dengan tarif semula, yakni Rp 750/km. Atau kalau perlu tarif itupun masih bisa diturunkan lagi. Apa gunanya tarif tol diturunkan selama mudik, tapi kemudian konsumen dicekik dengan tarif tol Cipali?” pungkas Tulus. (msa/bti)
