Berita Terpercaya Tajam Terkini

Yang Terlupakan Dari Kasus Mas Bechi: Pendampingan dan Pemulihan Korban dan Saksi

0
Perlindungan Korban dan Saksi Kekerasan Seksual I cakrawarta
ilustrasi. (foto: shutterstock)

 

SURABAYA – Kabar tentang persidangan anak kiai Jombang dengan inisial MSAT alias Mas Bechi dalam kasus pencabulan anak santriwati memang sangat menghebohkan publik. Terlebih ketika ratusan santri dan jamaah tahriqah yang menjadi ciri khas pondok pesantrennya Mas Bechi sempat menjadi simpatisan untuk melindungi junjungannya tersebut dari jemput paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari jajaran Polda Jatim dan Polres Jombang.

Berkaitan dengan hal itu, Pakar Hukum Pidana Taufik Rachman, SH., LLM., PhD., menyampaikan mengenai hal yang kerap terlupakan dari sorotan publik yaitu perlindungan hukum bagi korban dan saksi hingga pendampingan dan pemulihan korban dan saksi. Menurutnya, adanya perlindungan, pendampingan, dan pemulihan ini diharapkan korban dan saksi lebih berani untuk menyuarakan kebenaran guna menegakkan keadilan ke depannya apabila ada kasus-kasus serupa terjadi lagi.

“Perlindungan hukum terhadap korban dan saksi sebetulnya sudah ada. Bahkan yang terbaru ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akan tetapi karena kasus ini terjadi pada tahun 2017, otomatis peraturan perundang-undangan yang diberlakukan tentu yang berlaku pada saat kejadian. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar Taufik Rachman pada media ini, Selasa (26/7/2022).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut menjelaskan bahwa hak-hak korban dan saksi dalam kasus Mas Bechi diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberikan perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, bebas dari ancaman, dan lain sebagainya.

“Terkait penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, juga telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi pidana,” imbuh Taufik.

Akan tetapi, menurutnya masih terdapat masalah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Karena sesuai Pasal 6 Undang-Undang tersebut hanya korban pelanggaran HAM berat yang dapat memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial,” tegasnya.

Terlebih, menurut Taufik, pada pasal 52 ayat (1) huruf r Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengecualikan korban tindak pidana untuk mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan secara gratis.

“Sehingga, satu-satunya jalan yang mungkin bisa ditempuh ialah korban mengajukan hak restitusi atau ganti kerugian kepada pengadilan melalui LPSK. Ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU LPSK (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Red),” saran Taufik.

Leave A Reply

Your email address will not be published.