Friday, March 29, 2024
HomePolitikaNasionalWacana Jokowi 3 Periode Harus Dihentikan, Pengamat: Jangan Ajari Publik Bertindak Inkonstitusional!

Wacana Jokowi 3 Periode Harus Dihentikan, Pengamat: Jangan Ajari Publik Bertindak Inkonstitusional!

Momentum pertemuan Presiden Joko Widodo dengan rivalnya selama momentum Pilpres 2014 dan 2019, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019) lalu. Peristiwa politik ini menandai  “bersatu”nya Jokowi dan Prabowo yang kemudian berhadiah Menteri Pertahanan untuk Prabowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Sandiaga Uno, pasangan Prabowo di Pilpres 2019 lalu. (foto: istimewa)

 

SURABAYA –  Wacana M. Qodary dari Indo Barometer untuk mendorong agar Joko Widodo (Jokowi) yang tengah menjani 2 (dua) periode jabatannya sebagai Presiden harus dihentikan. Alasannya, saat ini UUD 1945 sebagai konstitusi kita bernegara tidak membenarkan hal tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Political Studies, Bustomi Menggugat, kepada redaksi cakrawarta.com, hari ini, Kamis (24/6/2021) pagi.

“Jangan ajari publik melakukan tindakan inkonstitusional. Karena saat ini konstitusi kita masih menyatakan jabatan Presiden hanya dua kali masa jabatan. Jika ingin bicara amandemen ya bicara konteks umum soal perlunya amandemen saja,” tegas Bustomi.

Bustomi menambahkan bahwa seharusnya pengusulan wacana 3 periode Jokowi ini ditindak karena sudah sangat spesifik bicara suatu wacana yang mengarah pada perlawanan terhadap konstitusi.

“Cuman saya heran kok tidak ada tindakan dari pihak berwenang seperti adanya ide-ide atau wacana lain yang dinilai melawan konstitusi. Ada apa ini?” imbuhnya dengan nada retoris.

Seharusnya, masih menurut Bustomi, para tokoh dan pengamat mendorong agar Presiden Jokowi fokus pada penanganan Covid-19 yang saat ini tengah melonjak tajam kasus positifnya dan tidak bicara soal peristiwa politik yang masih jauh tersebut.

“Coba kita dorong dan satu suara agar pemerintah lebih bisa fokus menangani pandemi Covid-19 jika bicara demi bangsa dan negara. Itu jauh lebih penting apalagi kalau bicara pembelahan sosial sudah selesai mengingat Prabowo-Sandi sudah menjadi bagian pemerintah saat. Sudah fokus ke penanganan Covid-19 saja jangan politik terus. Rakyat butuh ditangani dengaan langkah-langkah epidemiologis bukan politis,” tandas alumnus FISIP Unair tersebut mengakhiri pernyataannya.

(afif/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular