Berita Terpercaya Tajam Terkini

Untungkan Indonesia, Pengamat: DPR Perlu Segera Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura

0
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong nampak berbincang di tengah acara pertukaran dokumen antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Republik Singapura tentang Perluasan Kerangka Pembahasan Indonesia-Singapura, di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022) (foto: Biro Pers Setpres)

SURABAYA – Mulai Selasa (25/1/2022) Pemerintah Indonesia dan Singapura resmi telah menandatangani perjanjian ekstradisi yang telah diupayakan sejak 1998. Perjanjian ekstradisi bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana lintas negara. Tindak pidana yang dimaksud yakni korupsi, narkotika, dan terorisme.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Airlangga I Gede Wahyu Wicaksana menilai bahwa Indonesia diuntungkan oleh perjanjian ekstradisi tersebut.

“Karena sebelumnya banyak pelaku tindak pidana dari Indonesia yang “bersembunyi” di Singapura. Dalam kasus tersebut pun pemerintah Indonesia tidak bisa menggunakan prosedur hukum yang berlaku,” ujar Wahyu dalam keterangannya yang diterima redaksi cakrawarta.com, Jumat (25/2/2022).

Menurut Wahyu, melalui perjanjian tersebut dapat berguna sebagai bentuk perlindungan WNI di Singapura. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat menerapkan hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana yang “bersembunyi” di Singapura.

Hal itu, menurut Wahyu, juga berlaku bagi Singapura. Indonesia dapat menindaklanjuti orang-orang Singapura yang melakukan kejahatan agar dihukum dan diadili di “negeri singa” itu.

“Namun Singapura memang tidak memiliki banyak kasus yang harus diselesaikan oleh Indonesia. Warga negara Singapura yang melakukan kejahatan pun hampir tidak pernah kabur ke Indonesia,” ungkap Wahyu.

Kendati menguntungkan, perjanjian yang disepakati di Bintan, Kepulauan Riau tersebut memiliki masa retro aktif.

“Masa retro aktifnya diperpanjang. Semula 15 tahun menjadi 18 tahun, sesuai dengan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” terang Wahyu.

Tetapi Wahyu menyatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu meratifikasi perjanjian tersebut dalam bentuk Undang-Undang. Karenanya Dewan Perwakilan Rakyat harus segera bertindak agar perjanjian tersebut memiliki daya laku yang artinya perlu diratifikasi oleh pihak legislatif DPR.

“Oleh karena itu meratifikasi perjanjian ke dalam Undang-Undang adalah langkah yang tepat. Itu butuh langkah politis dari DPR,” paparnya.

Setelah mengesahkan perjanjian tersebut, Wahyu menyebut bahwa pemerintah Indonesia dapat langsung mengeksekusi. Buronan Indonesia di Singapura dapat langsung diproses melalui hukum.

“Indonesia bisa mengekstradisi para buronan berbagai kasus tersebut. Negara Singapura juga tidak bisa menolak untuk mendukung proses itu. Tinggal bagaimana pemerintah Indonesia akan mengeksekusinya seperti apa,” papar Wahyu.

Pentingnya langkah meratifikasi dari DPR itu beralasan karena sebelum perjanjian ekstradisi ini disahkan, Indonesia harus meminta bantuan kepada Australia. Hal itu guna memproses pelaku kejahatan di Singapura. Karena Singapura telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Australia.

“Biasanya dilakukan melalui red notice. Jadi ada permintaan untuk menemukan dan menahan sementara orang yang terlibat dalam kasus-kasus kriminal atau tindak pidana. Namun status dari orang tersebut yakni sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” jelas dosen analisis kebijakan luar negeri tersebut.

Karenanya, langkah DPR sangat ditunggu sehingga manfaat dari kesepakatan di tingkat eksekutif antara pemerintah Indonesia-Singapura dapat segera dieksekusi. Semoga.

Leave A Reply

Your email address will not be published.