Berita Terpercaya Tajam Terkini

Titiek Kurniati Kuliahi Pemuda KNPI Tentang Konstitusi Hukum Jelang Pemilu 2024

0
Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat saat memaparkan materi tentang “Konstitusi Hukum Pemerintahan Untuk Bekal Tokoh Pemuda Menuju Pemilu 2024” pada pemuda KNPI dalam Kuliah Kebangsaan yang diselenggarakan di Hotel Sentral Cawang, Jakarta Timur pada Jum’at (1/7/2022) oleh DPP KNPI. (foto: asw).

 

JAKARTA – Setelah pengukuhan dan rakernas, DPP KNPI adakan Kuliah Kebangsaan yang diselenggarakan di Hotel Sentral Cawang, Jakarta Timur pada Jum’at (1/7/2022) yang diisi oleh  Titik Nurhayati Anggota KPU Provinsi Jawa Barat dengan topik “Konstitusi Hukum Pemerintahan Untuk Bekal Tokoh Pemuda Menuju Pemilu 2024”.

Titiek Nurhayati mengatakan, “sejatinya demonstrasi di Indonesia adalah sebuah hal yang lumrah, karena dahulunya saya juga suka Demo kok, eh sekarang saya yang didemo oleh para pemuda dan Mahasiswa”, ucapnya disambut gelak tawa peserta.

Karenanya, menurut Titiek, pemuda harus memahami UU Nomor 4 tahun 2009 tentang kepemudaan yang berbunyi, “pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Peran pemuda menjadi salah satu kunci lahirnya NKRI yang menjunjung tinggi nilai persatuan diatas kemajemukan bangsa Indonesia”.

Titiek menjelaskan, “tujuan saya membahas materi ini agar kalian semua bangun dari tempat nyaman anda. materi ini untuk membangun wawasan agar  lebih cerdas dalam berpolitik untuk lebih memahami secara mendalam serta sadar akan pentingnya diri kita sebagai generasi penerima hibah kemerderkaan. Pemahaman tentang etika politik, partisipasi, sistem pemerintahan dan peran generasi muda dalam sistem politik Indonesia pasca reformasi serta adanya amandemen UUD ’45, merupakan materi yang harus dipahami pemuda khususnya menyangkut isu aktual politik dalam negeri.”

Titiek memaparkan, “era reformasi membuat konstitusi mengalami banyak perubahan seperti membatasi kekuasaan presiden, kekuasaan lembaga negara, menghapus lembaga yang kurang penting menggantinya dengan yang lebih baik mengikuti arus perkembangan zaman dan perlindungan HAM yang lebih jelas. Tak kalah penting adalah mempertegas teori kedaulatan rakyat yang dimasukkan dalam konsep pemilu”, tegasnya.

Reformasi membuat desain ketatanegaraan Indonesia berubah dimana Presiden dan Wapres dipilih melalui pemilu secara langsung oleh rakyat. Sehingga sistem pemilu adalah terjemahan dari  jumlah suara menjadi kursi parlemen berdasarkan jumlah penduduk sebuah daerah dan sistem hitungan yang telah ditentukan.

“Pemilu bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat menagih janji para wakilnya,” imbuhnya.

Dasar hukum pemilu di Indonesia adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E UUD ’45.

Pelajaran Pemilu 2019 paling unik dan berbeda dari pemilu sebelumnya yang mana lawan politik masuk kabinet menjadi menteri, sistem politik pemerintahan presidensial dengan multi partai.

Leave A Reply

Your email address will not be published.